Wednesday, June 08, 2005
BEM UPI Gelar Pemilihan Rektor Secara Langsung
# Minta Calon Rektor Tandatangani Kontrak Sosial
SETIABUDHI-Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) berencana menggelar pemilihan rektor secara langsung yang melibatkan sejumlah komponen universitas seperti mahasiswa, dosen, dan karyawan. Rencananya, pemilihan ini akan dilaksanakan selama empat hari, 20-23 Mei mendatang.
Hal itu disampaikan Ketua Departemen Sosial Politik (Depsospol) BEM UPI Rizki Aminullah, saat ditemui di gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) UPI, kemarin. Menurutnya, pemilihan langsung tersebut dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana aspirasi civitas akademika UPI mengenai rektor pilihan mereka.
“Panjangnya waktu pemilihan langsung, karena kami menginginkan agar suara dari kampus daerah bisa terakomodasi. Jeda waktu antara Sabtu-Senin akan digunakan untuk mengumpulkan suara dari kampus yang tersebar di daerah. Setelah semua suara terkumpul akan kami serahkan kepada Senat Akademik,” terang Rizki.
Pemilihan waktu juga dimaksudkan agar suara warga universitas bisa diketahui sebelum rektor dipilih oleh Majelis Wali Amanat (MWA). Merujuk kepada jadwal pemilihan rektor UPI yang ditetapkan oleh panitia, MWA akan menentukan rektor UPI periode 2005-2010 pada 24-26 Mei mendatang. Panitia sendiri tidak memastikan apakah penetapan rektor akan dilakukan di kampus UPI atau di Jakarta.
“Karena dalam perguruan tinggi BHMN salah satu unsur MWA itu adalah unsur yang mewakili Menteri Pendidikan Nasional, maka kemungkinan pelaksanaannya menyesuaikan dengan waktu dan tempat Menteri. Untuk efisiensi, kemungkinan pemilihan dilakukan di Jakarta. Walaupun begitu, kami belum bisa memastikan,” papar Dr. As’ari Djohan, M.Pd., pejabat sekretaris panitia pemilihan rektor UPI, saat ditemui di ruang kerjanya, sehari sebelumnya.
Kepada Radar Rizki menyampaikan, selain mengadakan pemilihan langsung, BEM UPI juga akan meminta calon rektor maupun rektor UPI terpilih untuk menandatangani kontrak sosial. Penandatanganan kontrak tersebut akan dilakukan usai digelarnya public hearing calon rektor, 19 Mei mendatang.
Kontrak tersebut memuat tujuh tuntutan yang harus dilakukan oleh rektor UPI terpilih. Yakni, memberikan kebebasan kepada pergerakan kemahasiswaan, tidak menaikkan dana SPP, dan senantiasa melibatkan mahasiswa dalam setiap pengambilan keputusan. Poin lainnya, BEM UPI meminta agar rektor terpilih menekan biaya perkuliahan sekecil mungkin.
Tuntutan lainnya, rektor harus memberikan fasilitas yang layak untuk perkuliahan, menciptakan iklim kampus yang demokratis, dan menjamin adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan. Bila di kemudian hari rektor terbukti tidak mampu memenuhi tuntutan, BEM meminta agar rektor terpilih bersedia mengundurkan diri.
“Menurut kami, tuntutan yang disampaikan tidak aneh-aneh. Bila memang para calon rektor menolak untuk menandatangani, ada apa? Kalau tidak mau, berarti nilai minus. Kami juga akan menyodorkannya secara terbuka. Bahkan, kami berencana mengundang media massa,” papar Rizki.
Sementara itu, dimintai komentarnya tentang gagalnya Dr. Syahidin sebagai bakal calon rektor, Rizki mengaku pihaknya belum mengkaji secara menyeluruh. Termasuk mengenai adanya pernyataan Syahidin mengenai konspirasi di balik kegagalan pencalonannya.(njp)
Tuntutan BEM UPI untuk Rektor 2005-2010
1. Memberikan kebebasan kepada pergerakan kemahasiswaan.
2. Tidak menaikkan dana SPP.
3. Melibatkan mahasiswa dalam setiap pengambilan keputusan.
4. Menekan biaya perkuliahan sekecil mungkin.
5. Memberikan fasilitas yang layak untuk perkuliahan.
6. Menciptakan iklim kampus yang demokratis.
7. Transparansi dalam pengelolaan keuangan.
Sumber : Departemen Sosial Politik BEM KM UPI
[Sebelumnya naskah ini dimuat di Harian Pagi Radar Bandung, harian lokal milik Jawa Pos Grup, pada 12 Mei 2005]
SETIABUDHI-Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) berencana menggelar pemilihan rektor secara langsung yang melibatkan sejumlah komponen universitas seperti mahasiswa, dosen, dan karyawan. Rencananya, pemilihan ini akan dilaksanakan selama empat hari, 20-23 Mei mendatang.
Hal itu disampaikan Ketua Departemen Sosial Politik (Depsospol) BEM UPI Rizki Aminullah, saat ditemui di gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) UPI, kemarin. Menurutnya, pemilihan langsung tersebut dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana aspirasi civitas akademika UPI mengenai rektor pilihan mereka.
“Panjangnya waktu pemilihan langsung, karena kami menginginkan agar suara dari kampus daerah bisa terakomodasi. Jeda waktu antara Sabtu-Senin akan digunakan untuk mengumpulkan suara dari kampus yang tersebar di daerah. Setelah semua suara terkumpul akan kami serahkan kepada Senat Akademik,” terang Rizki.
Pemilihan waktu juga dimaksudkan agar suara warga universitas bisa diketahui sebelum rektor dipilih oleh Majelis Wali Amanat (MWA). Merujuk kepada jadwal pemilihan rektor UPI yang ditetapkan oleh panitia, MWA akan menentukan rektor UPI periode 2005-2010 pada 24-26 Mei mendatang. Panitia sendiri tidak memastikan apakah penetapan rektor akan dilakukan di kampus UPI atau di Jakarta.
“Karena dalam perguruan tinggi BHMN salah satu unsur MWA itu adalah unsur yang mewakili Menteri Pendidikan Nasional, maka kemungkinan pelaksanaannya menyesuaikan dengan waktu dan tempat Menteri. Untuk efisiensi, kemungkinan pemilihan dilakukan di Jakarta. Walaupun begitu, kami belum bisa memastikan,” papar Dr. As’ari Djohan, M.Pd., pejabat sekretaris panitia pemilihan rektor UPI, saat ditemui di ruang kerjanya, sehari sebelumnya.
Kepada Radar Rizki menyampaikan, selain mengadakan pemilihan langsung, BEM UPI juga akan meminta calon rektor maupun rektor UPI terpilih untuk menandatangani kontrak sosial. Penandatanganan kontrak tersebut akan dilakukan usai digelarnya public hearing calon rektor, 19 Mei mendatang.
Kontrak tersebut memuat tujuh tuntutan yang harus dilakukan oleh rektor UPI terpilih. Yakni, memberikan kebebasan kepada pergerakan kemahasiswaan, tidak menaikkan dana SPP, dan senantiasa melibatkan mahasiswa dalam setiap pengambilan keputusan. Poin lainnya, BEM UPI meminta agar rektor terpilih menekan biaya perkuliahan sekecil mungkin.
Tuntutan lainnya, rektor harus memberikan fasilitas yang layak untuk perkuliahan, menciptakan iklim kampus yang demokratis, dan menjamin adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan. Bila di kemudian hari rektor terbukti tidak mampu memenuhi tuntutan, BEM meminta agar rektor terpilih bersedia mengundurkan diri.
“Menurut kami, tuntutan yang disampaikan tidak aneh-aneh. Bila memang para calon rektor menolak untuk menandatangani, ada apa? Kalau tidak mau, berarti nilai minus. Kami juga akan menyodorkannya secara terbuka. Bahkan, kami berencana mengundang media massa,” papar Rizki.
Sementara itu, dimintai komentarnya tentang gagalnya Dr. Syahidin sebagai bakal calon rektor, Rizki mengaku pihaknya belum mengkaji secara menyeluruh. Termasuk mengenai adanya pernyataan Syahidin mengenai konspirasi di balik kegagalan pencalonannya.(njp)
Tuntutan BEM UPI untuk Rektor 2005-2010
1. Memberikan kebebasan kepada pergerakan kemahasiswaan.
2. Tidak menaikkan dana SPP.
3. Melibatkan mahasiswa dalam setiap pengambilan keputusan.
4. Menekan biaya perkuliahan sekecil mungkin.
5. Memberikan fasilitas yang layak untuk perkuliahan.
6. Menciptakan iklim kampus yang demokratis.
7. Transparansi dalam pengelolaan keuangan.
Sumber : Departemen Sosial Politik BEM KM UPI
[Sebelumnya naskah ini dimuat di Harian Pagi Radar Bandung, harian lokal milik Jawa Pos Grup, pada 12 Mei 2005]
# posted by ::TANDASERU:: @ 07:44 
