Wednesday, June 08, 2005
UPI Abaikan Pemilu Versi Mahasiswa
# Kontrak Sosial Tidak Diagendakan
SETIABUDHI-Panitia pemilihan rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) tidak akan terpengaruh dengan adanya pemilihan secara langsung yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UPI. Panitia juga tidak akan mengagendakan penandatanganan kontrak sosial untuk para calon rektor.
Hal itu ditegaskan pejabat sekretaris panitia pemilihan Dr. As’ari Djohan, M.Pd saat dihubungi Radar, kemarin. As’ari mengatakan, panitia tidak akan melarang maupun memberikan izin kepada BEM untuk melaksanakan pemilihan rektor secara langsung. Pemilihan secara langsung, lanjut As’ari, tidak menjadi kepentingan langsung dari rangkaian pemilihan rektor.
“Kalau itu inisiatif BEM, silakan saja. Panitia tidak mengakomodasi hal itu. Cuma saja, jangan sampai hasil pemilihan tersebut dipaksakan. Misal, calon yang menjadi pemenang dalam pemilihan langsung harus dipilih oleh MWA (Majelis Wali Amanat, red),” tegas As’ari.
Kepada Radar As’ari mengaku, adanya kemungkinan penyelenggaraan pemilihan berupa jajak pendapat pernah mengemuka dalam pertemuan panitia. Pada dasarnya, panitia tidak akan mempermasalahkan hal itu selama hasilnya tidak dipaksakan. As’ari setuju bila acara tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya menjaring aspirasi warga universitas.
“Kami tetap mengacu kepada aturan yang telah ditetapkan. Kalau ada yang mengadakan polling, silahkan saja,” ujar As’ari.
Mengenai rencana pengajuan kontrak sosial dari BEM UPI kepada para calon, panitia menganggap hal itu diluar agenda kerjanya. Menurutnya, kontrak sosial menjadi kepentingan antara mahasiswa dengan calon rektor yang bersangkutan. Dengan demikian, pihaknya tidak akan mengagendakannya.
“Itu urusan antara BEM dengan calon rektor. Acaranya harus di luar agenda panitia. Kami tidak akan memfasilitasi. Kalau seusai menyampaikan visi dan misinya dalam public hearing lalu mereka kumpul-kumpul dengan calon rektor itu silahkan saja,” kata As’ari.
As’ari juga mengaku tidak mengetahui isi kontrak sosial yang diajukan oleh BEM UPI. Dia hanya memastikan, tujuh kandidat rektor UPI sudah menyatakan kesediaannya untuk hadir dalam public hearing yang digelar pekan depan. Ia kembali menegaskan, pihaknya tidak akan memberikan waktu khusus untuk penandatanganan kontrak sosial. Acara tersebut, kata dia, harus dilakukan setelah acara resmi ditutup.
Ditanya seputar kelanjutan terganjalnya pencalonan Dr. Syahidin, As’ari mengaku belum pernah membahasnya lebih jauh. Hingga kemarin, ketua panitia pemilihan Prof. Dr. Asmawi Zainul, M.Ed masih berada di Kalimantan. Yang bersangkutan baru akan kembali hari ini. Kemungkinan, panitia akan membahas hal itu, hari ini.(njp)
[Sebelumnya naskah ini dimuat di Harian Pagi Radar Bandung, harian lokal milik Jawa Pos Grup, pada 13 Mei 2005]
SETIABUDHI-Panitia pemilihan rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) tidak akan terpengaruh dengan adanya pemilihan secara langsung yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UPI. Panitia juga tidak akan mengagendakan penandatanganan kontrak sosial untuk para calon rektor.
Hal itu ditegaskan pejabat sekretaris panitia pemilihan Dr. As’ari Djohan, M.Pd saat dihubungi Radar, kemarin. As’ari mengatakan, panitia tidak akan melarang maupun memberikan izin kepada BEM untuk melaksanakan pemilihan rektor secara langsung. Pemilihan secara langsung, lanjut As’ari, tidak menjadi kepentingan langsung dari rangkaian pemilihan rektor.
“Kalau itu inisiatif BEM, silakan saja. Panitia tidak mengakomodasi hal itu. Cuma saja, jangan sampai hasil pemilihan tersebut dipaksakan. Misal, calon yang menjadi pemenang dalam pemilihan langsung harus dipilih oleh MWA (Majelis Wali Amanat, red),” tegas As’ari.
Kepada Radar As’ari mengaku, adanya kemungkinan penyelenggaraan pemilihan berupa jajak pendapat pernah mengemuka dalam pertemuan panitia. Pada dasarnya, panitia tidak akan mempermasalahkan hal itu selama hasilnya tidak dipaksakan. As’ari setuju bila acara tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya menjaring aspirasi warga universitas.
“Kami tetap mengacu kepada aturan yang telah ditetapkan. Kalau ada yang mengadakan polling, silahkan saja,” ujar As’ari.
Mengenai rencana pengajuan kontrak sosial dari BEM UPI kepada para calon, panitia menganggap hal itu diluar agenda kerjanya. Menurutnya, kontrak sosial menjadi kepentingan antara mahasiswa dengan calon rektor yang bersangkutan. Dengan demikian, pihaknya tidak akan mengagendakannya.
“Itu urusan antara BEM dengan calon rektor. Acaranya harus di luar agenda panitia. Kami tidak akan memfasilitasi. Kalau seusai menyampaikan visi dan misinya dalam public hearing lalu mereka kumpul-kumpul dengan calon rektor itu silahkan saja,” kata As’ari.
As’ari juga mengaku tidak mengetahui isi kontrak sosial yang diajukan oleh BEM UPI. Dia hanya memastikan, tujuh kandidat rektor UPI sudah menyatakan kesediaannya untuk hadir dalam public hearing yang digelar pekan depan. Ia kembali menegaskan, pihaknya tidak akan memberikan waktu khusus untuk penandatanganan kontrak sosial. Acara tersebut, kata dia, harus dilakukan setelah acara resmi ditutup.
Ditanya seputar kelanjutan terganjalnya pencalonan Dr. Syahidin, As’ari mengaku belum pernah membahasnya lebih jauh. Hingga kemarin, ketua panitia pemilihan Prof. Dr. Asmawi Zainul, M.Ed masih berada di Kalimantan. Yang bersangkutan baru akan kembali hari ini. Kemungkinan, panitia akan membahas hal itu, hari ini.(njp)
[Sebelumnya naskah ini dimuat di Harian Pagi Radar Bandung, harian lokal milik Jawa Pos Grup, pada 13 Mei 2005]
# posted by ::TANDASERU:: @ 07:47 
