Wednesday, June 08, 2005
Asmawi: “Tidak Ada Kampanye Terselubung”
*BEM Tetap Pemilihan Langsung
SETIABUDHI-Ketua pemilihan rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof. Dr. Asmawi Zainul, M.Ed menolak adanya anggapan telah terjadi kampanye terselubung oleh salah seorang bakal calon (balon) rektor UPI. Menurut Asmawi, mekanisme pemilihan yang ditetapkan Majelis Wali Amanat (MWA) UPI tidak mengenal adanya kampanye.
Ditemui Radar di ruang kerjanya kemarin, Asmawi menjelaskan, panitia tetap memberikan kesempatan kepada para balon untuk menyampaikan visi dan misinya sebelum menjadi rektor. Oleh panitia, forum itu disebut public hearing yang akan dilakukan 17-19 Mei, pekan depan.
Direktur Program Pasca Sarjana (PPS) UPI ini juga menolak telah trjadi permainan politik dalam pemilihan rektor UPI. “UPI bukan lembaga politik. Tetapi, lembaga akademis yang segala sesuatunya menggunakan otak. Jadi, tidak ada permainan politik atau apa pun seperti ditulis di koran-koran,” tegas Asmawi.
Menanggapi komentar sejumlah kalangan yang menganggap gagalnya Dr. Syahidin melaju sebagai calon rektor dianggap sebagai bentuk arogansi panita, Asmawi memberikan tanggapan cukup panjang. Guru besar di bidang Sejarah Islam ini menilai, keputusan panitia menggagalkan pencalonan Syahidin sebagai tindakan tepat. Pasalnya, Syahidin terganjal dua persyaratan.
Syahidin, kata Asmawi, tidak mengantongi surat keterangan kesehatan dari Majelis Pemeriksa Kesehatan yang ditunjuk panitia dan tidak menyampaikan abstraksi kertar kerjanya dalam bahasa Inggris. Dalam ketentuan panitia, hasil pemeriksaan kesehatan harus menyebutkan sejumlah item meliputi pemeriksaan fisik, thorax photo, laboratorium, EKG, tes fungsi paru, treamill test, tes dan psikometri. Sementara keterangan sehat Syahidin hanya mencantumkan berat dan tinggi badan dari Puskesmas Ledeng.
Sementara kertas kerja sekurang-kurangnya memuat empat poin. Pertama, analisis kondisi objektif UPI-BHMN (point of departure). Kedua, tujuan yang hendak dicapai dalam jangka panjang (point of arrival). Ketiga, target lima tahun serta indikator pencapaiannya. Keempat, strategi pencapaian (organisasi dan tata pamong, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya, serta pembiayaannya).
“Hingga batas waktu yang ditentukan, 27 April pukul 15:30, Pak Syahidin tidak bisa memenuhi persyaratan. Selaku panitia, kami tidak meloloskannya,” tandas Asmawi. Syahidin sendiri merupakan satu-satunya bakal calon yang dinyatakan tidak lolos oleh panitia.
Lebih jauh Asmawi berpendapat, pihaknya memaklumi perbedaan pendapat yang kerkembang di kalangan civitas akademika. Cuma saja, Asmawi menghimbau agar mereka yang kontra menyampaikan secara elegan. “Tidak ada gunanya mereka demo-demo. Sesuai dengan tema demokratis, kita akan menyelenggarakan pemilihan ini sesuai aturan,” ungkap Asmawi.
Sementara itu, Koordinator Satgas BEM UPI Rusman menegaskan kembali rencananya untuk menggelar pemilihan rektor secara langsung. Selain itu, BEM UPI tetap akan meminta calon rektor maupun rektor UPI terpilih untuk menandatangani kontrak sosial. Penandatanganan kontrak tersebut akan dilakukan usai digelarnya public hearing calon rektor, 19 Mei mendatang.
Seperti diberitakan harian ini sebelumnya, kontrak tersebut memuat tujuh tuntutan yang harus dilakukan oleh rektor UPI terpilih. Yakni, memberikan kebebasan kepada pergerakan kemahasiswaan, tidak menaikkan dana SPP, dan senantiasa melibatkan mahasiswa dalam setiap pengambilan keputusan. Poin lainnya, BEM UPI meminta agar rektor terpilih menekan biaya perkuliahan sekecil mungkin.
Tuntutan lainnya, rektor harus memberikan fasilitas yang layak untuk perkuliahan, menciptakan iklim kampus yang demokratis, dan menjamin adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan. Bila di kemudian hari rektor terbukti tidak mampu memenuhi tuntutan, BEM meminta agar rektor terpilih bersedia mengundurkan diri.(cr-1/njp)
[Sebelumnya naskah ini dimuat di Harian Pagi Radar Bandung, harian lokal milik Jawa Pos Grup, pada 14 Mei 2005]
SETIABUDHI-Ketua pemilihan rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof. Dr. Asmawi Zainul, M.Ed menolak adanya anggapan telah terjadi kampanye terselubung oleh salah seorang bakal calon (balon) rektor UPI. Menurut Asmawi, mekanisme pemilihan yang ditetapkan Majelis Wali Amanat (MWA) UPI tidak mengenal adanya kampanye.
Ditemui Radar di ruang kerjanya kemarin, Asmawi menjelaskan, panitia tetap memberikan kesempatan kepada para balon untuk menyampaikan visi dan misinya sebelum menjadi rektor. Oleh panitia, forum itu disebut public hearing yang akan dilakukan 17-19 Mei, pekan depan.
Direktur Program Pasca Sarjana (PPS) UPI ini juga menolak telah trjadi permainan politik dalam pemilihan rektor UPI. “UPI bukan lembaga politik. Tetapi, lembaga akademis yang segala sesuatunya menggunakan otak. Jadi, tidak ada permainan politik atau apa pun seperti ditulis di koran-koran,” tegas Asmawi.
Menanggapi komentar sejumlah kalangan yang menganggap gagalnya Dr. Syahidin melaju sebagai calon rektor dianggap sebagai bentuk arogansi panita, Asmawi memberikan tanggapan cukup panjang. Guru besar di bidang Sejarah Islam ini menilai, keputusan panitia menggagalkan pencalonan Syahidin sebagai tindakan tepat. Pasalnya, Syahidin terganjal dua persyaratan.
Syahidin, kata Asmawi, tidak mengantongi surat keterangan kesehatan dari Majelis Pemeriksa Kesehatan yang ditunjuk panitia dan tidak menyampaikan abstraksi kertar kerjanya dalam bahasa Inggris. Dalam ketentuan panitia, hasil pemeriksaan kesehatan harus menyebutkan sejumlah item meliputi pemeriksaan fisik, thorax photo, laboratorium, EKG, tes fungsi paru, treamill test, tes dan psikometri. Sementara keterangan sehat Syahidin hanya mencantumkan berat dan tinggi badan dari Puskesmas Ledeng.
Sementara kertas kerja sekurang-kurangnya memuat empat poin. Pertama, analisis kondisi objektif UPI-BHMN (point of departure). Kedua, tujuan yang hendak dicapai dalam jangka panjang (point of arrival). Ketiga, target lima tahun serta indikator pencapaiannya. Keempat, strategi pencapaian (organisasi dan tata pamong, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya, serta pembiayaannya).
“Hingga batas waktu yang ditentukan, 27 April pukul 15:30, Pak Syahidin tidak bisa memenuhi persyaratan. Selaku panitia, kami tidak meloloskannya,” tandas Asmawi. Syahidin sendiri merupakan satu-satunya bakal calon yang dinyatakan tidak lolos oleh panitia.
Lebih jauh Asmawi berpendapat, pihaknya memaklumi perbedaan pendapat yang kerkembang di kalangan civitas akademika. Cuma saja, Asmawi menghimbau agar mereka yang kontra menyampaikan secara elegan. “Tidak ada gunanya mereka demo-demo. Sesuai dengan tema demokratis, kita akan menyelenggarakan pemilihan ini sesuai aturan,” ungkap Asmawi.
Sementara itu, Koordinator Satgas BEM UPI Rusman menegaskan kembali rencananya untuk menggelar pemilihan rektor secara langsung. Selain itu, BEM UPI tetap akan meminta calon rektor maupun rektor UPI terpilih untuk menandatangani kontrak sosial. Penandatanganan kontrak tersebut akan dilakukan usai digelarnya public hearing calon rektor, 19 Mei mendatang.
Seperti diberitakan harian ini sebelumnya, kontrak tersebut memuat tujuh tuntutan yang harus dilakukan oleh rektor UPI terpilih. Yakni, memberikan kebebasan kepada pergerakan kemahasiswaan, tidak menaikkan dana SPP, dan senantiasa melibatkan mahasiswa dalam setiap pengambilan keputusan. Poin lainnya, BEM UPI meminta agar rektor terpilih menekan biaya perkuliahan sekecil mungkin.
Tuntutan lainnya, rektor harus memberikan fasilitas yang layak untuk perkuliahan, menciptakan iklim kampus yang demokratis, dan menjamin adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan. Bila di kemudian hari rektor terbukti tidak mampu memenuhi tuntutan, BEM meminta agar rektor terpilih bersedia mengundurkan diri.(cr-1/njp)
[Sebelumnya naskah ini dimuat di Harian Pagi Radar Bandung, harian lokal milik Jawa Pos Grup, pada 14 Mei 2005]
# posted by ::TANDASERU:: @ 08:48 
