Wednesday, June 08, 2005
Mahasiwa Terus “Digoyang”
*Aim: Pemanggilan itu Biasa
SETIABUDHI-Beberapa hari menjelang penentuan rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), suasana kampus Bumi Siliwangi terus “menghangat”. Suara mahasiswa pun tidak bisa dikatakan sama. Pasalnya, setiap komponen mahasiswa menolak klaim suara-suara yang dilontarkan sejumlah pimpinan organisasi kemahasiswaan sebagai representasi kelompoknya.
Soal perbedaan suara mahasiswa, sejumlah pimpinan unit kerja juga disinyalir terlibat di dalamnya. Di Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) misalnya. Tidak lama setelah pengiriman surat pernyataan sikap dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FPIPS kepada Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), pimpinan dekanat memanggil sejumlah pimpinan mahasiwa di fakultas tersebut.
Melalui surat terbukanya yang ditujukan kepada Mendiknas, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti), dan anggota lembaga wakil rakyat yang berkantor di Senayan tersebut, Ketua BEM FPIPS Apudin mengatakan, penetapan UPI sebagai perguruan tinggi berstatus badan hukum milik negara (PT BHMN) terkesan elitis. Menurutnya, penetapan tersebut tidak melibatkan stake holder hingga ke tingkat mahasiswa.
Tiga pernyataan yang disampaikan BEM FPIPS meliputi: (1) Penolakan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2004 tentang penetapan UPI sebagai PT BHMN; (2) Mencabut Surat Keputusan Mendiknas Nomor 06/MPN.A4./KP/2005 tentang pengangkatan anggota Majelis Wali Amanat (MWA) UPI; (3) Menolak rektor yang akan dipilih oleh MWA UPI.
Muhtolib, salah seorang pengurus BEM FPIS mengaku, dirinya dipanggil Dekan FPIPS Prof. Dr. Suwarma Al-Muchtar, SH. M.Pd, terkait dengan isi surat yang ditandatangani Ketua BEM 24 April 2005 lalu. Kepada wartawan Muhtolid mengaku ditanya seputar pengetahuannya sebagai surat tersebut. Saat itu, Muhtolib mengaku menyetujui isi surat tersebut sebagai sikap BEM FPIPS. Dia menolak mengatakan surat tersebut merupakan pernyataan perseoarang pengurus.
Pimpinan mahasiswa lainnya yang dipanggil pimpinan dekanat adalah para ketua himpunan mahasiswa di tingkat jurusan. Mereka bukan saja ditanya seputar surat, melainkan diminta membuat surat berisi counter mengenai isi pernyataan BEM tersebut. Surat yang ditandatangani empat ketua himpunan mahasiswa di lingkungan FPIPS tersebut menyebutkan: (1) Tidak trlibat dan tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan surat pernyataan tersebut yang ditandatangani secara pribadi oleh Saudara Apudin; (2) Tidak setuju dengan isi pernyataan sikap yang dikeluarkan BEM GEMA FPIPS; dan (3) Sangat menyesal dengan pernyataan sikap tersebut yang tidak melibatkan para pimpinan Ormawa yang ada di lingkungan FPIPS UPI.
Menanggapi kemunculan surat tersebut, Apudin mengaku tidak mempermasalahkannya. Cuma saja, ia menyesalkan pernyataan para ketua himpunan mahasisa tersebut. Penyesalan yang sama muncul dari penggiat Forum Peduli Masa depan (FPMD) UPI Cecep Dharmawan, S.Pd. M.Si. Menurutnya, pernyataan berbeda antara BEM dan komponen mahasiswa lainnya tidak mesti disikapi berlebihan.
“Tidak ada hubungan struktural antara BEM Fakultas dengan BEM UPI maupun dengan himpunan mahasiswa. Hubungannya koordinasi. Saya melihat ada upaya penggiringan opini mahasiswa oleh pimpinan universitas. Padahal, sekarang bukan zamannya lagi,” tegas Cecep.
Sementara itu, saat ditemui Isola Pos di ruang kerjanya, Dekan FPIPS yang didampingi Pembantu Dekan I Drs. Aim Abdulkarim, M.Pd. mengatakan, pemanggilan mahasiswa merupakan hal biasa. Menurutnya, pemanggilan biasa dilakukan untuk melakukan koordinasi antara organisasi kemahasiswaan dengan pimpinan universitas.
“Sebagai orang tua, kita biasa memanggil mahasiswa. Apakah itu terkait dengan kegiatan, beasiswa, ataupun keperluan lainnya. Pemanggilan pengurus BEM hanya untuk klarifikasi,” tuturnya kepada Isola Pos. Isola Pos sendiri merupakan lembaga penerbitan surat kabar mahasiswa di UPI yang selama ini dikenal bersikap independen terhadap kebijakana universitas.
Wacana lain yang turut “menghangatkan” kampus di kawasan sejuk ini adalah kemunculan adanya sinyalemen kepemilikan dana abadi UPI. Sumber Radar menolak disebutkan namanya dalam pemberitaan dana abadi ini. Dia hanya menybutkan beberapa nama guru besar yang menurutnya mengetahui keberadaan dana tersebut.(njp)
[Sebelumnya naskah ini dimuat di Harian Pagi Radar Bandung, harian lokal milik Jawa Pos Grup, pada 23 Mei 2005]
SETIABUDHI-Beberapa hari menjelang penentuan rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), suasana kampus Bumi Siliwangi terus “menghangat”. Suara mahasiswa pun tidak bisa dikatakan sama. Pasalnya, setiap komponen mahasiswa menolak klaim suara-suara yang dilontarkan sejumlah pimpinan organisasi kemahasiswaan sebagai representasi kelompoknya.
Soal perbedaan suara mahasiswa, sejumlah pimpinan unit kerja juga disinyalir terlibat di dalamnya. Di Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) misalnya. Tidak lama setelah pengiriman surat pernyataan sikap dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FPIPS kepada Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), pimpinan dekanat memanggil sejumlah pimpinan mahasiwa di fakultas tersebut.
Melalui surat terbukanya yang ditujukan kepada Mendiknas, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti), dan anggota lembaga wakil rakyat yang berkantor di Senayan tersebut, Ketua BEM FPIPS Apudin mengatakan, penetapan UPI sebagai perguruan tinggi berstatus badan hukum milik negara (PT BHMN) terkesan elitis. Menurutnya, penetapan tersebut tidak melibatkan stake holder hingga ke tingkat mahasiswa.
Tiga pernyataan yang disampaikan BEM FPIPS meliputi: (1) Penolakan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2004 tentang penetapan UPI sebagai PT BHMN; (2) Mencabut Surat Keputusan Mendiknas Nomor 06/MPN.A4./KP/2005 tentang pengangkatan anggota Majelis Wali Amanat (MWA) UPI; (3) Menolak rektor yang akan dipilih oleh MWA UPI.
Muhtolib, salah seorang pengurus BEM FPIS mengaku, dirinya dipanggil Dekan FPIPS Prof. Dr. Suwarma Al-Muchtar, SH. M.Pd, terkait dengan isi surat yang ditandatangani Ketua BEM 24 April 2005 lalu. Kepada wartawan Muhtolid mengaku ditanya seputar pengetahuannya sebagai surat tersebut. Saat itu, Muhtolib mengaku menyetujui isi surat tersebut sebagai sikap BEM FPIPS. Dia menolak mengatakan surat tersebut merupakan pernyataan perseoarang pengurus.
Pimpinan mahasiswa lainnya yang dipanggil pimpinan dekanat adalah para ketua himpunan mahasiswa di tingkat jurusan. Mereka bukan saja ditanya seputar surat, melainkan diminta membuat surat berisi counter mengenai isi pernyataan BEM tersebut. Surat yang ditandatangani empat ketua himpunan mahasiswa di lingkungan FPIPS tersebut menyebutkan: (1) Tidak trlibat dan tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan surat pernyataan tersebut yang ditandatangani secara pribadi oleh Saudara Apudin; (2) Tidak setuju dengan isi pernyataan sikap yang dikeluarkan BEM GEMA FPIPS; dan (3) Sangat menyesal dengan pernyataan sikap tersebut yang tidak melibatkan para pimpinan Ormawa yang ada di lingkungan FPIPS UPI.
Menanggapi kemunculan surat tersebut, Apudin mengaku tidak mempermasalahkannya. Cuma saja, ia menyesalkan pernyataan para ketua himpunan mahasisa tersebut. Penyesalan yang sama muncul dari penggiat Forum Peduli Masa depan (FPMD) UPI Cecep Dharmawan, S.Pd. M.Si. Menurutnya, pernyataan berbeda antara BEM dan komponen mahasiswa lainnya tidak mesti disikapi berlebihan.
“Tidak ada hubungan struktural antara BEM Fakultas dengan BEM UPI maupun dengan himpunan mahasiswa. Hubungannya koordinasi. Saya melihat ada upaya penggiringan opini mahasiswa oleh pimpinan universitas. Padahal, sekarang bukan zamannya lagi,” tegas Cecep.
Sementara itu, saat ditemui Isola Pos di ruang kerjanya, Dekan FPIPS yang didampingi Pembantu Dekan I Drs. Aim Abdulkarim, M.Pd. mengatakan, pemanggilan mahasiswa merupakan hal biasa. Menurutnya, pemanggilan biasa dilakukan untuk melakukan koordinasi antara organisasi kemahasiswaan dengan pimpinan universitas.
“Sebagai orang tua, kita biasa memanggil mahasiswa. Apakah itu terkait dengan kegiatan, beasiswa, ataupun keperluan lainnya. Pemanggilan pengurus BEM hanya untuk klarifikasi,” tuturnya kepada Isola Pos. Isola Pos sendiri merupakan lembaga penerbitan surat kabar mahasiswa di UPI yang selama ini dikenal bersikap independen terhadap kebijakana universitas.
Wacana lain yang turut “menghangatkan” kampus di kawasan sejuk ini adalah kemunculan adanya sinyalemen kepemilikan dana abadi UPI. Sumber Radar menolak disebutkan namanya dalam pemberitaan dana abadi ini. Dia hanya menybutkan beberapa nama guru besar yang menurutnya mengetahui keberadaan dana tersebut.(njp)
[Sebelumnya naskah ini dimuat di Harian Pagi Radar Bandung, harian lokal milik Jawa Pos Grup, pada 23 Mei 2005]
# posted by ::TANDASERU:: @ 09:14 
