Wednesday, June 08, 2005
BEM UPI Siap “Goyang” Sidang MWA
# FPMD: Bubarkan SA dan MWA
SETIABUDHI-Badan eksekutif Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (BEM UPI) berencana “menggoyang” sidang penetapan calon rektor oleh Senat Akademik (SA) maupun penetapan rektor oleh Majelis Wali Amanat (MWA). Hal itu dikatakan Ketua BEM UPI Agus Salim menyikapi gagalnya rencana awal BEM mengajukan kontrak politik kepada bakal calon (balon) rektor UPI, pekan lalu.
Kepada Radar Agus mengatakan, saat ini pihaknya terus membangun konsolidasi secara massif di kalangan organisasi mahasiswa (ormawa). Agus mengakui ihwal banyaknya mahasiswa UPI yang masih apatis menyikapi pemilihan orang nomor satu di kampusnya tersebut. Karena itu, BEM UPI terus berupaya memanaskan konstelasi gerakan mahasiswa.
“Ormawa UPI tetap menolak proses pemilihan rektor saat ini. Pemilihan oleh MWA tidak merepresentasikan mahasiswa UPI. MWA bukan orang-orang UPI. Kami akan mengadakan aksi bertepatan dengan sidang pemilihan rektor oleh MWA. Atau, pada saat penetapan lima calon oleh SA. Aksi ini akan diikuti sekitar 50 aktivis ormawa di UPI,” tegas Agus, kemarin.
Agus juga menilai pelaksanaan public hearing beberapa waktu lalu hanya menjadi ajang sosialisasi dari para balon rektor. Peserta yang hadir pada acara tersebut tidak akan dilibatkan dalam pemilihan secara langsung. Apalagi, partisipasi mahasiswa saat itu masih minim.
Agus juga memberikan pendapat seputar polemik pimpinan antara pimpinan BEM Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) dengan pimpinan himpunan mahasiswa di tingkat jurusan. Cuma saja, Agus meminta agar beberapa bagian dalam pembicaraannya tidak dimasukan dalam berita. Ia mengaku akan terus membangun konsolidasi dengan semua pimpinan mahasiswa di UPI.
Pemanasan konstelasi juga tidak hanya dilakukan pimpinan ormawa, sejumlah elemen universitas yang tergabung dalam Forum Peduli Masa Depan (FPMD) UPI kembali mendesak perlunya proses pemilihan rektor UPI dilakukan secara demokratis. Dalam pernyataan tertulisnya yang diterima Radar kemarin, FPMD mendesak untuk membubarkan keanggotaan SA dan MWA UPI. Pernyataan tersebut ditandatangani Drs. Johar Permana, MA.
“Rektor UPI yang saat ini masih menjabat harus segera membentuk tim khusus yang kredibel. Tim tersebut merupakan usulan setiap jurusan termasuk unsur mahasiswa dan karyawan. Orang-orang tersebut sebelumnya harus disumpah secara terbuka di hadapan civitas akademika,” tegas Johar.
Lebih jauh FPMD menjelaskan, tim khusus tersebut bekerja untuk menjalankan mekanisme pemilihan anggota SA dan MWA secara terbuka. Keanggotaan SA, lanjut Johar, harus diumumkan kepada segenap civitas akademika. Sementara rekruitmen MWA, FPMD mendesak agar diumumkan melalui media massa, baik media cetak maupun media elektronik. Prosesnya sendiri harus dilaksanakan secara netral, transparan, dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Selanjutnya, MWA yang telah dipilih secara demokratis membentuk panitia khusus untuk membantu kelancaran tugas-tugas kelembagaan MWA dalam pemilihan rektor. Seperti halnya pemilihan SA dan MWA, pemilihan rektor juga harus dilakukan secara netral dan profesional.
Menilai keanggotaan SA dan MWA UPI saat ini, FPMD menegaskan, keanggotaan MWA cacat moral. Karena, salah seorang anggotanya M. Soleh Tasrifan telah masuk penjara Kejaksaan Agung terkait dengan korupsi kredit macet di Bank Mandiri. Secara umum, FPMD menilai telah terjadi politicking dalam penetapan SA dan MWA.
“Anggota SA dan MWA ditetapkan untuk kepentingan kelompok tertentu. Siapa-siapa yang harus jadi SA dan MWA sudah diatur sedemikian rupa. Anggota SA dan MWA sekarang adalah ‘olahan’ mereka,” tulis FPMD. Selain pernyataan di atas, FPMD juga menuangkan 10 alasan mereka untuk protes terhadap kebijakan UPI.
Sementara itu, Sekretaris MWA UPI Prof. Dr. Suwarma Al Muchtar, SH., M.Pd. mengaku, MWA tidak mempermasalahkan status Soleh Tasrifan. Kepada Isola Pos, Suwarma mengatakan, MWA tetap mengacu kepada anggaran dasar universitas. Keanggotaan MWA berakhir saat yang bersangkutan mengundurkan diri atau mendapat putusan tetap melalui pengadilan. Soleh Tasrifan, kata Suwarma, masih menjadi tersangka, sehingga belum terbukti melakukan kesalahan.
Dekan FPIPS ini juga menolak anggapan pemilihan MWA dilakukan secara tertutup. Menurutnya, proses seleksi calon anggota MWA berlangsung alot. Tasrifan sendiri, lanjut Suwarma, merupakan sosok yang pintar dan taat beragama. Saat itu, Tasrifan mengaku tidak langsung bersedia menjadi anggota MWA.
“Saya harus mikir dulu. Apakah saya punya waktu atau tidak untuk UPI. Oleh karena itu, mohon dipelajari,” ujar Suwarma menirukan ucapan Tasrifan.(njp)
[Sebelumnya naskah ini dimuat di Harian Pagi Radar Bandung, harian lokal milik Jawa Pos Grup, pada 24 Mei 2005]
SETIABUDHI-Badan eksekutif Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (BEM UPI) berencana “menggoyang” sidang penetapan calon rektor oleh Senat Akademik (SA) maupun penetapan rektor oleh Majelis Wali Amanat (MWA). Hal itu dikatakan Ketua BEM UPI Agus Salim menyikapi gagalnya rencana awal BEM mengajukan kontrak politik kepada bakal calon (balon) rektor UPI, pekan lalu.
Kepada Radar Agus mengatakan, saat ini pihaknya terus membangun konsolidasi secara massif di kalangan organisasi mahasiswa (ormawa). Agus mengakui ihwal banyaknya mahasiswa UPI yang masih apatis menyikapi pemilihan orang nomor satu di kampusnya tersebut. Karena itu, BEM UPI terus berupaya memanaskan konstelasi gerakan mahasiswa.
“Ormawa UPI tetap menolak proses pemilihan rektor saat ini. Pemilihan oleh MWA tidak merepresentasikan mahasiswa UPI. MWA bukan orang-orang UPI. Kami akan mengadakan aksi bertepatan dengan sidang pemilihan rektor oleh MWA. Atau, pada saat penetapan lima calon oleh SA. Aksi ini akan diikuti sekitar 50 aktivis ormawa di UPI,” tegas Agus, kemarin.
Agus juga menilai pelaksanaan public hearing beberapa waktu lalu hanya menjadi ajang sosialisasi dari para balon rektor. Peserta yang hadir pada acara tersebut tidak akan dilibatkan dalam pemilihan secara langsung. Apalagi, partisipasi mahasiswa saat itu masih minim.
Agus juga memberikan pendapat seputar polemik pimpinan antara pimpinan BEM Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) dengan pimpinan himpunan mahasiswa di tingkat jurusan. Cuma saja, Agus meminta agar beberapa bagian dalam pembicaraannya tidak dimasukan dalam berita. Ia mengaku akan terus membangun konsolidasi dengan semua pimpinan mahasiswa di UPI.
Pemanasan konstelasi juga tidak hanya dilakukan pimpinan ormawa, sejumlah elemen universitas yang tergabung dalam Forum Peduli Masa Depan (FPMD) UPI kembali mendesak perlunya proses pemilihan rektor UPI dilakukan secara demokratis. Dalam pernyataan tertulisnya yang diterima Radar kemarin, FPMD mendesak untuk membubarkan keanggotaan SA dan MWA UPI. Pernyataan tersebut ditandatangani Drs. Johar Permana, MA.
“Rektor UPI yang saat ini masih menjabat harus segera membentuk tim khusus yang kredibel. Tim tersebut merupakan usulan setiap jurusan termasuk unsur mahasiswa dan karyawan. Orang-orang tersebut sebelumnya harus disumpah secara terbuka di hadapan civitas akademika,” tegas Johar.
Lebih jauh FPMD menjelaskan, tim khusus tersebut bekerja untuk menjalankan mekanisme pemilihan anggota SA dan MWA secara terbuka. Keanggotaan SA, lanjut Johar, harus diumumkan kepada segenap civitas akademika. Sementara rekruitmen MWA, FPMD mendesak agar diumumkan melalui media massa, baik media cetak maupun media elektronik. Prosesnya sendiri harus dilaksanakan secara netral, transparan, dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Selanjutnya, MWA yang telah dipilih secara demokratis membentuk panitia khusus untuk membantu kelancaran tugas-tugas kelembagaan MWA dalam pemilihan rektor. Seperti halnya pemilihan SA dan MWA, pemilihan rektor juga harus dilakukan secara netral dan profesional.
Menilai keanggotaan SA dan MWA UPI saat ini, FPMD menegaskan, keanggotaan MWA cacat moral. Karena, salah seorang anggotanya M. Soleh Tasrifan telah masuk penjara Kejaksaan Agung terkait dengan korupsi kredit macet di Bank Mandiri. Secara umum, FPMD menilai telah terjadi politicking dalam penetapan SA dan MWA.
“Anggota SA dan MWA ditetapkan untuk kepentingan kelompok tertentu. Siapa-siapa yang harus jadi SA dan MWA sudah diatur sedemikian rupa. Anggota SA dan MWA sekarang adalah ‘olahan’ mereka,” tulis FPMD. Selain pernyataan di atas, FPMD juga menuangkan 10 alasan mereka untuk protes terhadap kebijakan UPI.
Sementara itu, Sekretaris MWA UPI Prof. Dr. Suwarma Al Muchtar, SH., M.Pd. mengaku, MWA tidak mempermasalahkan status Soleh Tasrifan. Kepada Isola Pos, Suwarma mengatakan, MWA tetap mengacu kepada anggaran dasar universitas. Keanggotaan MWA berakhir saat yang bersangkutan mengundurkan diri atau mendapat putusan tetap melalui pengadilan. Soleh Tasrifan, kata Suwarma, masih menjadi tersangka, sehingga belum terbukti melakukan kesalahan.
Dekan FPIPS ini juga menolak anggapan pemilihan MWA dilakukan secara tertutup. Menurutnya, proses seleksi calon anggota MWA berlangsung alot. Tasrifan sendiri, lanjut Suwarma, merupakan sosok yang pintar dan taat beragama. Saat itu, Tasrifan mengaku tidak langsung bersedia menjadi anggota MWA.
“Saya harus mikir dulu. Apakah saya punya waktu atau tidak untuk UPI. Oleh karena itu, mohon dipelajari,” ujar Suwarma menirukan ucapan Tasrifan.(njp)
[Sebelumnya naskah ini dimuat di Harian Pagi Radar Bandung, harian lokal milik Jawa Pos Grup, pada 24 Mei 2005]
# posted by ::TANDASERU:: @ 09:15 
