Wednesday, June 08, 2005
Beredar SMS Berantai Prakiraan Rektor UPI
# Sejumlah Aktivis dapat Kiriman Surat Kaleng
SETIABUDHI-Meski pelaksanaan sidang pemilihan rektor Universitas Pendidikan Indonesia belum diketahui secara pasti, namun prakiraan "formasi" pimpinan universitas tersebut mulai muncul. Prakiraan tersebut disampaikan melalui pesan singkat kepada sejumlah elemen universitas yang selama ini kerap menyuarakan suara kritis.
Short massage service (SMS) yang mulai muncul sejak terpilihnya tiga calon rektor oleh Senat Akademik (SA) UPI tersebut menyebutkan dua alternatif pimpinan universitas. Pertama, bila yang terpilih sebagai orang nomor satu tersebut Prof. Dr. Said Hamid Hasan, MA, maka Pembantu Rektor I (PR I) akan dipegang Prof. Dr. Suwarma Al Muchtar, SH, M.Pd.
Sementara PR II dan PR III masing-masing akan dipegang Drs. Samsul Hadi Senen, MM dan Dr. Ahmad Hufad. Ketiganya merupakan pimpinan unit kerja di lingkungan masing-masing. Suwarma merupakan Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS), Samsul merupakan Pembantu Dekan (PD) II FPIPS, dan Hufad merupakan PD I Fakultas Ilmu Pendidikan.
Prakiraan kedua menyebutkan, bila yang terpilih menjadi rektor UPI adalah Prof. Dr. Sunaryo Kartadinata, M.Pd, maka yang akan mendampingi menjadi PR I adalah Prof. Dr. Chaidar Alwasilah. Sementara PR II dan III masing-masing Prof. Dr. Nanang Fatah dan Prof. Dr. Idrus Affandi. SMS tersebut juga menyebutkan tim sukses di kedua kubu tersebut.
Anehnya, SMS tersebut tidak menyebutkan "kabinet bayangan" manakala yang terpilih sebagai rektor adalah Dr. Amung Ma'mun, M.Pd. Dalam pemilihan calon rektor oleh SA, 19 Mei lalu, Dekan Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan ini hanya mengantongi satu suara. Sementara Said dan Sunaryo mengantongi suara yang sama, masing-masing 17 suara.
Menanggapi peroleh suara, Forum Peduli Masa Depan (FPMD) UPI menilai pemilihan rektor UPI sebagai bentuk pertarungan dua kubu kekuasaan. Pimpinan organisasi mahasiswa (Ormawa) UPI tampaknya tidak ambil pusing dengan hasil pemilihan tersebut. Hasil rapat konsolidasi, Rabu (1/6), ,mereka tetap akan menolak siapapun yang terpilih menjadi rektor.
Seperti yang ditulis harian ini kemarin, Ketua BEM FPIPS Apudin mengatakan, penolakan pemilihan rektor merupakan konsekuensi dari penolakan mereka terhadap status UPI menjadi perguruan tinggi menjadi badan hukum milik negara (PT-BHMN). Karena itu, pihaknya akan menolak siapapun rektor yang akan terpilih. Apudin juga berencana untuk mengajukan langkah hukum berupa "judicial review" terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2004 tentang penetapan UPI menjadi PT-BHMN.
Nah, selain beredar SMS berantai, menjelang sidang Majelis Wali Amanat (MWA), sejumlah aktivis menerima kiriman surat kaleng. Salinan surat yang berhasil diperoleh Radar, surat bertajuk "Obat Bete Ala FPMD" tersebut menggunakan bahasa Indonesia dengan beberapa bagian meniru bahasa Rusia. Gaya Rusia juga digunakan untuk menyebut tiga orang yang muncul dalam surat tersebut.
Isi satu lembar surat tersebut pada intinya mendiskreditkan keberadaan FPMD. Surat tersebut juga memplesetkan FPMD menjadi Front Pembela Manusia Dajal. Muncul dalam surat tersebut sejumlah nama yang identik dengan keberadaan Partai Komunis Indonesia (PKI) seperti Aidit dan Muso.
Dihubuni secara terpisah, anggota presidium yang namanya muncul dalam surat yang dikirim langsung ke rumahnya, Cecep Dharmawan, menilai sebagai perbuatan yang memalukan dan melanggar norma susila, agama, dan hukum.
"Kalimat dan kata-katanya sungguh amat menghina. Seperti dibuat oleh orang yang tidak terdidik dan mengabaikan sopan santun keagamaan maupun moralitas masyarakat. Bahkan, surat itu sudah menodai kampus UPI itu sendiri," ujar Cecep, kemarin.
Kepada Radar mengaku tidak akan menuduh siapa di balik pengiriman surat tanpa alamat pengirim tersebut. Cecep sendiri menganggap hal itu sebagai resiko dari pendiriannya yang selama ini tetap kritis menyikapi kebijakan universitas.
"Dalam teori politik, memang mengusung perubahan itu akan berhadapan dengan kelompok yang pro status quo. Dan, kelompok itu bisa saja meng-counter segala isu yang merugikannya dengan berbagai cara. Meski begitu, kami tidak ingin menuduh surat kaleng tersebut dikirim yang pihak yang selama ini dikritisi oleh FPMD," imbuh Cecep.(njp)
[Sebelumnya naskah ini dimuat di Harian Pagi Radar Bandung, harian lokal milik Jawa Pos Grup, pada 3 Juni 2005]
SETIABUDHI-Meski pelaksanaan sidang pemilihan rektor Universitas Pendidikan Indonesia belum diketahui secara pasti, namun prakiraan "formasi" pimpinan universitas tersebut mulai muncul. Prakiraan tersebut disampaikan melalui pesan singkat kepada sejumlah elemen universitas yang selama ini kerap menyuarakan suara kritis.
Short massage service (SMS) yang mulai muncul sejak terpilihnya tiga calon rektor oleh Senat Akademik (SA) UPI tersebut menyebutkan dua alternatif pimpinan universitas. Pertama, bila yang terpilih sebagai orang nomor satu tersebut Prof. Dr. Said Hamid Hasan, MA, maka Pembantu Rektor I (PR I) akan dipegang Prof. Dr. Suwarma Al Muchtar, SH, M.Pd.
Sementara PR II dan PR III masing-masing akan dipegang Drs. Samsul Hadi Senen, MM dan Dr. Ahmad Hufad. Ketiganya merupakan pimpinan unit kerja di lingkungan masing-masing. Suwarma merupakan Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS), Samsul merupakan Pembantu Dekan (PD) II FPIPS, dan Hufad merupakan PD I Fakultas Ilmu Pendidikan.
Prakiraan kedua menyebutkan, bila yang terpilih menjadi rektor UPI adalah Prof. Dr. Sunaryo Kartadinata, M.Pd, maka yang akan mendampingi menjadi PR I adalah Prof. Dr. Chaidar Alwasilah. Sementara PR II dan III masing-masing Prof. Dr. Nanang Fatah dan Prof. Dr. Idrus Affandi. SMS tersebut juga menyebutkan tim sukses di kedua kubu tersebut.
Anehnya, SMS tersebut tidak menyebutkan "kabinet bayangan" manakala yang terpilih sebagai rektor adalah Dr. Amung Ma'mun, M.Pd. Dalam pemilihan calon rektor oleh SA, 19 Mei lalu, Dekan Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan ini hanya mengantongi satu suara. Sementara Said dan Sunaryo mengantongi suara yang sama, masing-masing 17 suara.
Menanggapi peroleh suara, Forum Peduli Masa Depan (FPMD) UPI menilai pemilihan rektor UPI sebagai bentuk pertarungan dua kubu kekuasaan. Pimpinan organisasi mahasiswa (Ormawa) UPI tampaknya tidak ambil pusing dengan hasil pemilihan tersebut. Hasil rapat konsolidasi, Rabu (1/6), ,mereka tetap akan menolak siapapun yang terpilih menjadi rektor.
Seperti yang ditulis harian ini kemarin, Ketua BEM FPIPS Apudin mengatakan, penolakan pemilihan rektor merupakan konsekuensi dari penolakan mereka terhadap status UPI menjadi perguruan tinggi menjadi badan hukum milik negara (PT-BHMN). Karena itu, pihaknya akan menolak siapapun rektor yang akan terpilih. Apudin juga berencana untuk mengajukan langkah hukum berupa "judicial review" terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2004 tentang penetapan UPI menjadi PT-BHMN.
Nah, selain beredar SMS berantai, menjelang sidang Majelis Wali Amanat (MWA), sejumlah aktivis menerima kiriman surat kaleng. Salinan surat yang berhasil diperoleh Radar, surat bertajuk "Obat Bete Ala FPMD" tersebut menggunakan bahasa Indonesia dengan beberapa bagian meniru bahasa Rusia. Gaya Rusia juga digunakan untuk menyebut tiga orang yang muncul dalam surat tersebut.
Isi satu lembar surat tersebut pada intinya mendiskreditkan keberadaan FPMD. Surat tersebut juga memplesetkan FPMD menjadi Front Pembela Manusia Dajal. Muncul dalam surat tersebut sejumlah nama yang identik dengan keberadaan Partai Komunis Indonesia (PKI) seperti Aidit dan Muso.
Dihubuni secara terpisah, anggota presidium yang namanya muncul dalam surat yang dikirim langsung ke rumahnya, Cecep Dharmawan, menilai sebagai perbuatan yang memalukan dan melanggar norma susila, agama, dan hukum.
"Kalimat dan kata-katanya sungguh amat menghina. Seperti dibuat oleh orang yang tidak terdidik dan mengabaikan sopan santun keagamaan maupun moralitas masyarakat. Bahkan, surat itu sudah menodai kampus UPI itu sendiri," ujar Cecep, kemarin.
Kepada Radar mengaku tidak akan menuduh siapa di balik pengiriman surat tanpa alamat pengirim tersebut. Cecep sendiri menganggap hal itu sebagai resiko dari pendiriannya yang selama ini tetap kritis menyikapi kebijakan universitas.
"Dalam teori politik, memang mengusung perubahan itu akan berhadapan dengan kelompok yang pro status quo. Dan, kelompok itu bisa saja meng-counter segala isu yang merugikannya dengan berbagai cara. Meski begitu, kami tidak ingin menuduh surat kaleng tersebut dikirim yang pihak yang selama ini dikritisi oleh FPMD," imbuh Cecep.(njp)
[Sebelumnya naskah ini dimuat di Harian Pagi Radar Bandung, harian lokal milik Jawa Pos Grup, pada 3 Juni 2005]
# posted by ::TANDASERU:: @ 09:39 
