Friday, June 17, 2005
Pemilihan Rektor UPI Terus Ditentang
# Menteri Diminta Turun Tangan
BANDUNG-Meski pemilihan rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) oleh Majelis Wali Amanat (MWA) akan dilakukan kurang dari sepekan ke depan, namun sejumlah penolakan terus muncul. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UPI sejak semula menolak rangkaian pemilihan rektor. Penolakan merupakan konsekuensi dari penolakan mereka terhadap perubahan status UPI menjadi badan hukum milik negara (BHMN).
Tidak kalah tegasnya, penolakan juga muncul dari civitas akademika yang tergabung dalam Forum Peduli Masa Depan (FPMD) UPI. Bedanya dengan sikap ormawa, penolakan FPMD lebih didasarkan pada penilaian tidak demokratisnya proses yang dilakukan selama pemilihan berlangsung. Mereka menuntut pemilihan ditangguhkan sampai terbentuknya Senat Akademik (SA) dan MWA yang baru.
“Saya sangat pesimis dengan pemilihan rektor UPI saat ini. Proses ini hanya menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan. Pemilihan ini telah didesain untuk menaikkan seseorang menggantikan rektor saat ini. Pada dasarnya kami tidak mempermasalahkan siapa rektor yang akan terpilih. Kami hanya menyayangkan mekanisme pemilihan yang tidak demokratis,” tegas Cecep Dharwaman, salah seorang penggiat FPMD yang temui Radar usai penyampaian kertas kerja para bakal calon rektor UPI, beberapa waktu lalu.
Ditemui secara terpisah, seorang pensiunan guru besar UPI yang namanya minta tidak dimunculkan dalam pemberitaan menilai pemilihan rektor dilakukan tergesa-gesa. Padahal, dia masih melihat banyak hal yang mesti "dibereskan".
"Secara teori, proses yang dilakukan secara tergesa-gesa itu mengandung rekayasa. Secara politis, ditengarai ada rencana baru dibalik ketergesa-gesaan. Saya tidak menuduh, tugas anda untuk membuktikan. Apakah teori itu sesuai dengan kenyataan atau tidak," ujarnya kepada Radar di kantor yayasan yang dikelolanya, Senin (13/6).
Lebih jauh ia mengatakan, kewajiban untuk membuktikan hal tersebut ada pada Menteri Pendidikan Nasional (Mendikas). Meski begitu, dia menduga Mendiknas tidak akan mengambil tindakan terlalu jauh terkait dengan pemilihan rektor UPI. Mendiknas saat ini, lanjut dia, memiliki resiko politik. Maklum, partai yang mengusung nama Bambang Sudibyo tengah dirundung masalah.
Dimintai pendapatnya tentang konsep demokrasi akademik yang dikedepankan pihak universitas, dia menolak adanya penambahan embel-embel konsep demokrasi. Menurutnya, demokrasi bersifat universal. Karena itu tidak bisa ditambah-tambah. Penambahan, kata dia, pada dasarnya adalah penghilangan terhadap makna demokrasi itu sendiri.(njp)
[Sebelumnya naskah ini dimuat di Harian Pagi Radar Bandung, harian lokal milik Jawa Pos Grup, pada 15 Juni 2005]
DISCLAIMER
Hak cipta dari isi, berita dan materi di situs ini adalah milik dari sumber yang bersangkutan.
Saya sama sekali tidak berniat untuk melakukan pembajakan dari sumber manapun.
Jika ada yang berkeberatan dengan pemuatan isi, berita ataupun artikel yang ada di web saya, silakan anda hubugi saya dan saya tidak akan keberatan untuk menurunkan isi materi tersebut.
BANDUNG-Meski pemilihan rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) oleh Majelis Wali Amanat (MWA) akan dilakukan kurang dari sepekan ke depan, namun sejumlah penolakan terus muncul. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UPI sejak semula menolak rangkaian pemilihan rektor. Penolakan merupakan konsekuensi dari penolakan mereka terhadap perubahan status UPI menjadi badan hukum milik negara (BHMN).
Tidak kalah tegasnya, penolakan juga muncul dari civitas akademika yang tergabung dalam Forum Peduli Masa Depan (FPMD) UPI. Bedanya dengan sikap ormawa, penolakan FPMD lebih didasarkan pada penilaian tidak demokratisnya proses yang dilakukan selama pemilihan berlangsung. Mereka menuntut pemilihan ditangguhkan sampai terbentuknya Senat Akademik (SA) dan MWA yang baru.
“Saya sangat pesimis dengan pemilihan rektor UPI saat ini. Proses ini hanya menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan. Pemilihan ini telah didesain untuk menaikkan seseorang menggantikan rektor saat ini. Pada dasarnya kami tidak mempermasalahkan siapa rektor yang akan terpilih. Kami hanya menyayangkan mekanisme pemilihan yang tidak demokratis,” tegas Cecep Dharwaman, salah seorang penggiat FPMD yang temui Radar usai penyampaian kertas kerja para bakal calon rektor UPI, beberapa waktu lalu.
Ditemui secara terpisah, seorang pensiunan guru besar UPI yang namanya minta tidak dimunculkan dalam pemberitaan menilai pemilihan rektor dilakukan tergesa-gesa. Padahal, dia masih melihat banyak hal yang mesti "dibereskan".
"Secara teori, proses yang dilakukan secara tergesa-gesa itu mengandung rekayasa. Secara politis, ditengarai ada rencana baru dibalik ketergesa-gesaan. Saya tidak menuduh, tugas anda untuk membuktikan. Apakah teori itu sesuai dengan kenyataan atau tidak," ujarnya kepada Radar di kantor yayasan yang dikelolanya, Senin (13/6).
Lebih jauh ia mengatakan, kewajiban untuk membuktikan hal tersebut ada pada Menteri Pendidikan Nasional (Mendikas). Meski begitu, dia menduga Mendiknas tidak akan mengambil tindakan terlalu jauh terkait dengan pemilihan rektor UPI. Mendiknas saat ini, lanjut dia, memiliki resiko politik. Maklum, partai yang mengusung nama Bambang Sudibyo tengah dirundung masalah.
Dimintai pendapatnya tentang konsep demokrasi akademik yang dikedepankan pihak universitas, dia menolak adanya penambahan embel-embel konsep demokrasi. Menurutnya, demokrasi bersifat universal. Karena itu tidak bisa ditambah-tambah. Penambahan, kata dia, pada dasarnya adalah penghilangan terhadap makna demokrasi itu sendiri.(njp)
[Sebelumnya naskah ini dimuat di Harian Pagi Radar Bandung, harian lokal milik Jawa Pos Grup, pada 15 Juni 2005]
DISCLAIMER
Hak cipta dari isi, berita dan materi di situs ini adalah milik dari sumber yang bersangkutan.
Saya sama sekali tidak berniat untuk melakukan pembajakan dari sumber manapun.
Jika ada yang berkeberatan dengan pemuatan isi, berita ataupun artikel yang ada di web saya, silakan anda hubugi saya dan saya tidak akan keberatan untuk menurunkan isi materi tersebut.
# posted by ::TANDASERU:: @ 15:53 
