Friday, June 10, 2005
Rektor UPI Tidak Tahu tentang Selebaran
# Dirjen Dikti "Ogah" Komentari UPI
DJUNJUNAN-Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof. Dr. M. Fakry Gaffar, M.Ed., mengaku tidak mengetahui adanya selebaran di universitas yang dipimpinnya. Ia mengaku adanya perang selebaran itu saat wartawan meminta komentarnya tentang perang selebaran itu. Fakry mengatakan hal itu saat ditemui di sela pertemuan enam perguruan tinggi badan hukum milik negara (PT BHMN) di Grand Hotel Aquila, Jalan Dr. Djunjunan, kemarin.
"Selebaran apa itu. Saya tidak mengetahuinya. Apa isinya. Saya baru tahu dari anda. Di UPI sekarang sedang menjalani pekan sunyi. Saya lihat tenang-tenang saja," ujarnya sambil tersenyum. Radar yang selama beberapa hari terakhir ini memantau kampus UPI menemukan sejumlah titik yang dipenuhi selebaran. Beberapa diantaranya mengatasnaman civitas akademika UPI.
Fakry yang tetap mengaku tidak mengetahui adanya selebaran itu menilai, penggunaan selebaran sebagai penyampai aspirasi bukan merupakan media yang tepat. Kepada wartawan ia mengatakan, UPI merupakan lembaga pendidikan yang menyiapkan tenaga kependidikan. Karena itu, penggunaan cara-cara tersebut tidak sesuai dengan kaidah yang diusungnya.
"Kalau ada, kenapa harus selebaran. Saya sendiri belum pernah melihatnya. Sekali lagi, kalau itu betul, menurut saya tidak tepat," kata Fakry seraya menambahkan bahwa dirinya tidak mengerti dengan masih munculnya penolakan terhadap status UPI sebagai BHMN.
Selain selebaran, beberapa pihak yang selama ini dikenal kerap menyuarakan nada kritis terhadap kebijakan universitas mengaku mendapat kiriman surat kaleng. Salinan surat yang berhasil diperoleh Radar, surat bertajuk "Obat Bete Ala FPMD" tersebut menggunakan bahasa Indonesia dengan beberapa bagian meniru bahasa Rusia. Gaya Rusia juga digunakan untuk menyebut tiga orang yang muncul dalam surat tersebut.
Isi satu lembar surat tersebut pada intinya mendiskreditkan keberadaan FPMD. Surat tersebut juga memplesetkan FPMD menjadi Front Pembela Manusia Dajal. Muncul dalam surat tersebut sejumlah nama yang identik dengan keberadaan Partai Komunis Indonesia (PKI) seperti Aidit dan Muso.
Dihubungi secara terpisah, anggota presidium yang namanya muncul dalam surat yang dikirim langsung ke rumahnya, Cecep Dharmawan, menilai sebagai perbuatan yang memalukan dan melanggar norma susila, agama, dan hukum.
"Kalimat dan kata-katanya sungguh amat menghina. Seperti dibuat oleh orang yang tidak terdidik dan mengabaikan sopan santun keagamaan maupun moralitas masyarakat. Bahkan, surat itu sudah menodai kampus UPI itu sendiri," ujar Cecep, kemarin.
Mengenai perang selebaran maupun beredarnya surat kaleng, Cecep mengaku tidak akan menuduh siapa di balik pengiriman surat tanpa alamat pengirim tersebut. Cecep sendiri menganggap hal itu sebagai resiko dari pendiriannya yang selama ini tetap kritis menyikapi kebijakan universitas.
"Dalam teori politik, memang mengusung perubahan itu akan berhadapan dengan kelompok yang pro status quo. Dan, kelompok itu bisa saja meng-counter segala isu yang merugikannya dengan berbagai cara. Meski begitu, kami tidak ingin menuduh surat kaleng tersebut dikirim yang pihak yang selama ini dikritisi oleh FPMD," imbuh Cecep.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Satryo Sumantri Brojonegoro yang kemarin hadir di Aquila menolak berkomentar mengenai perkembangan BHMN maupun mengenai UPI. Sambil menuruni tangga menuju ke lantai 1, Satryo meminta agar pertanyaan mengenai MWA UPI ditanyakan kepada pihak UPI.
"Saya sudah beri penjelasan mengenai MWA UPI. Tanya saja sama MWA UPI," ujar Satryo ketus. Mengenai perkembangan BHMN, Satryo menjawab pertanyaan dengan singkat. "BHMN? Perkembangan apanya? Perubahan status tergantung kesiapan mereka. PT yang akan berubah ada di mana-mana, di Yogyakarta ada, di Kalimantan ada, dan juga daerah lainnya," tukasnya.(njp)
[Sebelumnya naskah ini dimuat di Harian Pagi Radar Bandung, harian lokal milik Jawa Pos Grup, pada 10 Juni 2005]
DJUNJUNAN-Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof. Dr. M. Fakry Gaffar, M.Ed., mengaku tidak mengetahui adanya selebaran di universitas yang dipimpinnya. Ia mengaku adanya perang selebaran itu saat wartawan meminta komentarnya tentang perang selebaran itu. Fakry mengatakan hal itu saat ditemui di sela pertemuan enam perguruan tinggi badan hukum milik negara (PT BHMN) di Grand Hotel Aquila, Jalan Dr. Djunjunan, kemarin.
"Selebaran apa itu. Saya tidak mengetahuinya. Apa isinya. Saya baru tahu dari anda. Di UPI sekarang sedang menjalani pekan sunyi. Saya lihat tenang-tenang saja," ujarnya sambil tersenyum. Radar yang selama beberapa hari terakhir ini memantau kampus UPI menemukan sejumlah titik yang dipenuhi selebaran. Beberapa diantaranya mengatasnaman civitas akademika UPI.
Fakry yang tetap mengaku tidak mengetahui adanya selebaran itu menilai, penggunaan selebaran sebagai penyampai aspirasi bukan merupakan media yang tepat. Kepada wartawan ia mengatakan, UPI merupakan lembaga pendidikan yang menyiapkan tenaga kependidikan. Karena itu, penggunaan cara-cara tersebut tidak sesuai dengan kaidah yang diusungnya.
"Kalau ada, kenapa harus selebaran. Saya sendiri belum pernah melihatnya. Sekali lagi, kalau itu betul, menurut saya tidak tepat," kata Fakry seraya menambahkan bahwa dirinya tidak mengerti dengan masih munculnya penolakan terhadap status UPI sebagai BHMN.
Selain selebaran, beberapa pihak yang selama ini dikenal kerap menyuarakan nada kritis terhadap kebijakan universitas mengaku mendapat kiriman surat kaleng. Salinan surat yang berhasil diperoleh Radar, surat bertajuk "Obat Bete Ala FPMD" tersebut menggunakan bahasa Indonesia dengan beberapa bagian meniru bahasa Rusia. Gaya Rusia juga digunakan untuk menyebut tiga orang yang muncul dalam surat tersebut.
Isi satu lembar surat tersebut pada intinya mendiskreditkan keberadaan FPMD. Surat tersebut juga memplesetkan FPMD menjadi Front Pembela Manusia Dajal. Muncul dalam surat tersebut sejumlah nama yang identik dengan keberadaan Partai Komunis Indonesia (PKI) seperti Aidit dan Muso.
Dihubungi secara terpisah, anggota presidium yang namanya muncul dalam surat yang dikirim langsung ke rumahnya, Cecep Dharmawan, menilai sebagai perbuatan yang memalukan dan melanggar norma susila, agama, dan hukum.
"Kalimat dan kata-katanya sungguh amat menghina. Seperti dibuat oleh orang yang tidak terdidik dan mengabaikan sopan santun keagamaan maupun moralitas masyarakat. Bahkan, surat itu sudah menodai kampus UPI itu sendiri," ujar Cecep, kemarin.
Mengenai perang selebaran maupun beredarnya surat kaleng, Cecep mengaku tidak akan menuduh siapa di balik pengiriman surat tanpa alamat pengirim tersebut. Cecep sendiri menganggap hal itu sebagai resiko dari pendiriannya yang selama ini tetap kritis menyikapi kebijakan universitas.
"Dalam teori politik, memang mengusung perubahan itu akan berhadapan dengan kelompok yang pro status quo. Dan, kelompok itu bisa saja meng-counter segala isu yang merugikannya dengan berbagai cara. Meski begitu, kami tidak ingin menuduh surat kaleng tersebut dikirim yang pihak yang selama ini dikritisi oleh FPMD," imbuh Cecep.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Satryo Sumantri Brojonegoro yang kemarin hadir di Aquila menolak berkomentar mengenai perkembangan BHMN maupun mengenai UPI. Sambil menuruni tangga menuju ke lantai 1, Satryo meminta agar pertanyaan mengenai MWA UPI ditanyakan kepada pihak UPI.
"Saya sudah beri penjelasan mengenai MWA UPI. Tanya saja sama MWA UPI," ujar Satryo ketus. Mengenai perkembangan BHMN, Satryo menjawab pertanyaan dengan singkat. "BHMN? Perkembangan apanya? Perubahan status tergantung kesiapan mereka. PT yang akan berubah ada di mana-mana, di Yogyakarta ada, di Kalimantan ada, dan juga daerah lainnya," tukasnya.(njp)
[Sebelumnya naskah ini dimuat di Harian Pagi Radar Bandung, harian lokal milik Jawa Pos Grup, pada 10 Juni 2005]
# posted by ::TANDASERU:: @ 00:24 
