Wednesday, June 22, 2005
FPMD Sesalkan Pemilihan Rektor Tetap Berlangsung
#Rektor UPI Dipilih Hari Ini
BANDUNG-Forum Peduli Masa Depan (FPMD) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) menyesalkan tetap berlangsungnya sidang pemilihan rektor UPI hari ini di Jakarta. Cecep Dharmawan, salah seorang presidium FPMD mengatakan, anggota majelis wali amanat (MWA) seharusnya memperhatikan suara-suara publik yang mengendaki adanya peninjauan kembali komposisi MWA dan senat akademik (SA).
Menurut Cecep, banyak pihak yang menginginkan agar pemilihan rektor UPI ditunda. Selain FPMD, penolakan juga sempat mengemuka dari sejumlah anggota SA, guru besar, dan mantan rektor di universitas tersebut. Bahkan, penolakan paling keras datang dari kalangan mahasiswa. Bahkan, sejumlah pimpinan organisasi kemahasiswaan (Ormawa) UPI sepakat menolak siapa pun yang kelak terpilih menjadi orang nomor satu di almamaternya tersebut.
Ketegasan pimpinan ormawa kemudian diwujudkan dengan mengirimkan permintaan tertulis kepada Presiden. Selain meminta penundaan pemilihan rektor, ormawa juga mendesak agar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2004 tentang penetapan UPI menjadi badan hukum milik negara (BHMN) ditinjau kembali. Semula, mereka berencana mengajukan hak uji materiil kepada mahkamah agung (MA).
Namun, ketika terbentur peraturan lain yang mengharuskan pengajuan hak berada dalam kurun waktu 180 hari sejak ditetapkan, mereka mengambil langkah lain berupa pengajuan langsung kepada Presiden. Meski tidak ditemukan adanya hubungan koordinasi antara ormawa dengan FPMD, namun forum yang yang digagas sejumlah dosen di UPI tersebut juga menyuarakan hal yang sama. Bedanya, mahasiswa menolak UPI sebagai BHMN, FPMD lebih "welcome" menyambut status tersebut.
Kepada Radar Cecep mengatakan, dipaksakannya sidang pemilihan rektor hanya akan menghasilkan sosok yang tidak mendapat legitimasi. Legitimasi sebagaimana disebutkan Cecep berupa legitimasi moral. Cecep menilai anggota MWA telah mengabaikan aspek moral dalam pemilihan rektor tersebut.
"Saya mengajar teori demokrasi. Dalam demokrasi itu dikenal konsep demokrasi prosedural dan demokrasi substansial. Secara prosedural, bisa jadi rangkaian pemilihan rektor telah sesuai prosedur. Namun, proses ini telah mengabaikan substansi demokrasi itu sendiri," kata Cecep.
Dosen yang sempat mencicipi program pembinaan aparatur pegawai (Binap) ini meramalkan rektor terpilih akan menghadapi sejumlah permasalahan. Ia menyarankan agar rektor terpilih segara melakukan tinjauan-tinjauan terhadap kebijakan yang dikeluarkan pimpinan UPI sebelumnya. Termasuk diantaranya mengupayakan revisi PP Nomor 6 tahun 2004.
"Sebagai demokrat, kami akan mengucapkan selamat kepada siapa saja yang kelak terpilih menjadi rektor UPI. Ya, walaupun dia terlahir dari proses yang tidak 'legitimated'. Dia akan banyak menghadapi tantangan. Kami menunggu adanya 'political will' dari rektor mendatang," ujar Cecep.
Di bagian lain, Cecep menilai pelaksanaan sidang MWA di Jakarta mencerminkan sikap elitis. Ia mempertanyakan, kenapa Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) tidak datang langsung ke UPI. Bagi Cecep, masalah waktu bisa disiasati.
Sementara itu, beberapa waktu lalu sempat beredar melalui pesan pendek prakiraan "formasi" pimpinan UPI. Short massage service (SMS) yang mulai muncul sejak terpilihnya tiga calon rektor oleh SA tersebut menyebutkan dua alternatif pimpinan universitas. Pertama, bila yang terpilih sebagai orang nomor satu tersebut Prof. Dr. Said Hamid Hasan, MA, maka Pembantu Rektor I (PR I) akan dipegang Prof. Dr. Suwarma Al Muchtar, SH, M.Pd.
Sementara PR II dan PR III masing-masing akan dipegang Drs. Samsul Hadi Senen, MM dan Dr. Ahmad Hufad. Ketiganya merupakan pimpinan unit kerja di lingkungan masing-masing. Suwarma merupakan Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS), Samsul merupakan Pembantu Dekan (PD) II FPIPS, dan Hufad merupakan PD I Fakultas Ilmu Pendidikan.
Prakiraan kedua menyebutkan, bila yang terpilih menjadi rektor UPI adalah Prof. Dr. Sunaryo Kartadinata, M.Pd, maka yang akan mendampingi menjadi PR I adalah Prof. Dr. Chaidar Alwasilah. Sementara PR II dan III masing-masing Prof. Dr. Nanang Fatah dan Prof. Dr. Idrus Affandi. SMS tersebut juga menyebutkan tim sukses di kedua kubu tersebut.
Anehnya, SMS tersebut tidak menyebutkan "kabinet bayangan" manakala yang terpilih sebagai rektor adalah Dr. Amung Ma'mun, M.Pd. Dalam pemilihan calon rektor oleh SA, 19 Mei lalu, Dekan Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan ini hanya mengantongi satu suara. Sementara Said dan Sunaryo mengantongi suara yang sama, masing-masing 17 suara.(njp)
[Sebelumnya naskah ini dimuat di Harian Pagi Radar Bandung, harian lokal milik Jawa Pos Grup, pada 20 Juni 2005]
DISCLAIMER
Hak cipta dari isi, berita dan materi di situs ini adalah milik dari sumber yang bersangkutan.
Saya sama sekali tidak berniat untuk melakukan pembajakan dari sumber manapun.
Jika ada yang berkeberatan dengan pemuatan isi, berita ataupun artikel yang ada di web saya, silakan anda hubugi saya dan saya tidak akan keberatan untuk menurunkan isi materi tersebut.
BANDUNG-Forum Peduli Masa Depan (FPMD) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) menyesalkan tetap berlangsungnya sidang pemilihan rektor UPI hari ini di Jakarta. Cecep Dharmawan, salah seorang presidium FPMD mengatakan, anggota majelis wali amanat (MWA) seharusnya memperhatikan suara-suara publik yang mengendaki adanya peninjauan kembali komposisi MWA dan senat akademik (SA).
Menurut Cecep, banyak pihak yang menginginkan agar pemilihan rektor UPI ditunda. Selain FPMD, penolakan juga sempat mengemuka dari sejumlah anggota SA, guru besar, dan mantan rektor di universitas tersebut. Bahkan, penolakan paling keras datang dari kalangan mahasiswa. Bahkan, sejumlah pimpinan organisasi kemahasiswaan (Ormawa) UPI sepakat menolak siapa pun yang kelak terpilih menjadi orang nomor satu di almamaternya tersebut.
Ketegasan pimpinan ormawa kemudian diwujudkan dengan mengirimkan permintaan tertulis kepada Presiden. Selain meminta penundaan pemilihan rektor, ormawa juga mendesak agar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2004 tentang penetapan UPI menjadi badan hukum milik negara (BHMN) ditinjau kembali. Semula, mereka berencana mengajukan hak uji materiil kepada mahkamah agung (MA).
Namun, ketika terbentur peraturan lain yang mengharuskan pengajuan hak berada dalam kurun waktu 180 hari sejak ditetapkan, mereka mengambil langkah lain berupa pengajuan langsung kepada Presiden. Meski tidak ditemukan adanya hubungan koordinasi antara ormawa dengan FPMD, namun forum yang yang digagas sejumlah dosen di UPI tersebut juga menyuarakan hal yang sama. Bedanya, mahasiswa menolak UPI sebagai BHMN, FPMD lebih "welcome" menyambut status tersebut.
Kepada Radar Cecep mengatakan, dipaksakannya sidang pemilihan rektor hanya akan menghasilkan sosok yang tidak mendapat legitimasi. Legitimasi sebagaimana disebutkan Cecep berupa legitimasi moral. Cecep menilai anggota MWA telah mengabaikan aspek moral dalam pemilihan rektor tersebut.
"Saya mengajar teori demokrasi. Dalam demokrasi itu dikenal konsep demokrasi prosedural dan demokrasi substansial. Secara prosedural, bisa jadi rangkaian pemilihan rektor telah sesuai prosedur. Namun, proses ini telah mengabaikan substansi demokrasi itu sendiri," kata Cecep.
Dosen yang sempat mencicipi program pembinaan aparatur pegawai (Binap) ini meramalkan rektor terpilih akan menghadapi sejumlah permasalahan. Ia menyarankan agar rektor terpilih segara melakukan tinjauan-tinjauan terhadap kebijakan yang dikeluarkan pimpinan UPI sebelumnya. Termasuk diantaranya mengupayakan revisi PP Nomor 6 tahun 2004.
"Sebagai demokrat, kami akan mengucapkan selamat kepada siapa saja yang kelak terpilih menjadi rektor UPI. Ya, walaupun dia terlahir dari proses yang tidak 'legitimated'. Dia akan banyak menghadapi tantangan. Kami menunggu adanya 'political will' dari rektor mendatang," ujar Cecep.
Di bagian lain, Cecep menilai pelaksanaan sidang MWA di Jakarta mencerminkan sikap elitis. Ia mempertanyakan, kenapa Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) tidak datang langsung ke UPI. Bagi Cecep, masalah waktu bisa disiasati.
Sementara itu, beberapa waktu lalu sempat beredar melalui pesan pendek prakiraan "formasi" pimpinan UPI. Short massage service (SMS) yang mulai muncul sejak terpilihnya tiga calon rektor oleh SA tersebut menyebutkan dua alternatif pimpinan universitas. Pertama, bila yang terpilih sebagai orang nomor satu tersebut Prof. Dr. Said Hamid Hasan, MA, maka Pembantu Rektor I (PR I) akan dipegang Prof. Dr. Suwarma Al Muchtar, SH, M.Pd.
Sementara PR II dan PR III masing-masing akan dipegang Drs. Samsul Hadi Senen, MM dan Dr. Ahmad Hufad. Ketiganya merupakan pimpinan unit kerja di lingkungan masing-masing. Suwarma merupakan Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS), Samsul merupakan Pembantu Dekan (PD) II FPIPS, dan Hufad merupakan PD I Fakultas Ilmu Pendidikan.
Prakiraan kedua menyebutkan, bila yang terpilih menjadi rektor UPI adalah Prof. Dr. Sunaryo Kartadinata, M.Pd, maka yang akan mendampingi menjadi PR I adalah Prof. Dr. Chaidar Alwasilah. Sementara PR II dan III masing-masing Prof. Dr. Nanang Fatah dan Prof. Dr. Idrus Affandi. SMS tersebut juga menyebutkan tim sukses di kedua kubu tersebut.
Anehnya, SMS tersebut tidak menyebutkan "kabinet bayangan" manakala yang terpilih sebagai rektor adalah Dr. Amung Ma'mun, M.Pd. Dalam pemilihan calon rektor oleh SA, 19 Mei lalu, Dekan Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan ini hanya mengantongi satu suara. Sementara Said dan Sunaryo mengantongi suara yang sama, masing-masing 17 suara.(njp)
[Sebelumnya naskah ini dimuat di Harian Pagi Radar Bandung, harian lokal milik Jawa Pos Grup, pada 20 Juni 2005]
DISCLAIMER
Hak cipta dari isi, berita dan materi di situs ini adalah milik dari sumber yang bersangkutan.
Saya sama sekali tidak berniat untuk melakukan pembajakan dari sumber manapun.
Jika ada yang berkeberatan dengan pemuatan isi, berita ataupun artikel yang ada di web saya, silakan anda hubugi saya dan saya tidak akan keberatan untuk menurunkan isi materi tersebut.
# posted by ::TANDASERU:: @ 14:58 
