AHMADNAJIP News

# Apudin: BEM UPI Lamban!

SETIABUDHI-Sejumlah pimpinan organisasi kemahasiswaan (Ormawa) di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) bertekad terus melakukan gerakan penolakan terhadap pemilihan rektor. Hal itu mengemuka saat berlangsungnya rapat konsolidasi pimpinan ormawa UPI, kemarin.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) Apudin yang kemarin ikut hadir mengaku akan terus melaju meski BEM UPI belum menunjukkan sikap tegas. Hal senada juga dikatakan Ketua Unit Kegiatan Sosial Kemasyarakatan (UKSK) UPI Jaffar Sidik.
"Kami menyayangkan sikap BEM UPI. Mereka lamban dalam mengambil keputusan strategis terkait dengan pemilihan rektor. Dalam rapat, Ketua BEM UPI pihaknya baru berencana melakukan rapat pembahasan dengan pengurus lainnya," sesal Apudin, kemarin.
Kepada Radar Apudin mengatakan, penolakan pemilihan rektor merupakan konsekuensi dari penolakan mereka terhadap status UPI menjadi perguruan tinggi menjadi badan hukum milik negara (PT-BHMN). Karena itu, pihaknya akan menolak siapapun rektor yang akan terpilih. Apudin juga berencana untuk mengajukan langkah hukum berupa "judicial review" terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2004 tentang penetapan UPI menjadi PT-BHMN.
"Kami terus mempelajari regulasi tentang penetapan UPI menjadi BHMN. Judicial review ditujukan untuk seluruh materi PP Nomor 6 2004 tersebut. Langkah jangka pendek, kami akan melakukan aksi turun ke jalan bertepatan dengan pelaksanaan sidang penetapan rektor oleh MWA (Majelis Wali Amanat)," tandas Apudin.
Pimpinan ormawa yang menjadi terkenal setelah melayangkan surat penolakan UPI menjadi BHMN kepada Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti), dan anggota MPR/DPR ini menegaskan kesiapannya untuk menggelar aksi hingga ke Jakarta. Ini terkait dengan kemungkinan dilangsungkannya sidang MWA di Jakarta.
"Pimpinan ormawa akan terus mengkaji kapan dan dimana aksi akan digelar. Bila ternyata hasil kesepakatan menganggap cukup dilaksanakan di kampus, kami akan melaksanakannya di kampus. Namun, bila kesepakatan nanti menggap aksi perlu dilaksanakan di Jakarta, kami siap. Pokoknya, aksi akan dilakukan bertepatan dengan pelaksanaan sidang MWA," kata Apudin.
Menurut Apudin, sejumlah ormawa yang menyatakan kesiapannya untuk melakukan aksi bersama diantaranya UKSK, BEM FPIPS, BEM FPBS, dan himpunan mahasiswa tingkat jurusan di kedua fakultas tersebut.
Dalam pemberitaan sebelumnya, Apudin menyesalkan pernyataan yang ditandatangani pimpinan ormawa tingkat jurusan di fakultasnya beberapa waktu lalu.
Surat yang ditandatangani empat ketua himpunan mahasiswa di lingkungan FPIPS tersebut menyebutkan: (1) Tidak trlibat dan tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan surat pernyataan tersebut yang ditandatangani secara pribadi oleh Saudara Apudin; (2) Tidak setuju dengan isi pernyataan sikap yang dikeluarkan BEM GEMA FPIPS; dan (3) Sangat menyesal dengan pernyataan sikap tersebut yang tidak melibatkan para pimpinan Ormawa yang ada di lingkungan FPIPS UPI.
Sementara itu, portal berita milik Unit Pers Mahasiswa UPI menyebutkan, Yusnawan, kolega Apudin di BEM FPIPS, menolak dirinya dianggap tidak dilibatkan dalam pembuatan surat tersebut. Ihwal tidak adanya tanda tangan dirinya sebagai sekretaris umum, hal itu telah sesuai dengan prosedur adminitrasi yang dianutnya. Surat eksternal, kata Yusnawan, cukup ditandatangani ketua, yakni Apudin.
Bantahan serupa juga dikatakan Muhtolib, pengurus BEM FPIPS lainnya yang ditemui wartawan di sela berlangsungnya "public hearing" di Balai Pertemuan UPI, 19 Mei lalu. "Bagaimana mungkin surat itu merupakan pernyataan saya. Surat tersebut dikeluarkan bersama oleh BEM FPIPS, " kata Muhtolib.
Untuk menjernihkan masalah, kemudian Yusnawan meminta Pembantu Dekan I FPIPS Aim Abdulkarim agar surat yang dilayangkan BEM GEMA FPIPS kepada Mendiknas segera diklarifikasi secara tuntas. Caranya, dengan menghadirkan seluruh pengurus BEM GEMA FPIPS termasuk Apudin, tidak satu-satu dan acak seperti yang telah terjadi sebelumnya.
Menanggapi permohonan itu, Aim menolaknya dengan tegas. “Menurutnya (Aim Abdulkarim) semua masalah telah clear. Pak Aim tetap pada kesimpulan sebelumnya bahwa surat itu adalah surat kepentingan personal saja. Dalam hal ini adalah kepentingan Apudin,” papar Yusnawan kepada Isola Pos Online seperti dilansir dalam situsnya pada URL http://isola-pos.upi.edu.(njp)

[Sebelumnya naskah ini dimuat di Harian Pagi Radar Bandung, harian lokal milik Jawa Pos Grup, pada 2 Juni 2005]