Tuesday, October 18, 2005
Sekolah Gratis Perlu Keterlibatan Semua Kalangan
Darmaningtyas: Kembangkan Pajak Progresif
GANESHA-Konsep sekolah gratis memerlukan keterlibatan banyak kalangan. Di tingkat pusat, kebijakan ini harus melibatkan Departemen Keuangan dan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Tanpa adanya koordinasi, kebijakan tersebut tetap membuka peluang terjadinya kondisi seperti sekarang.
Demikian pendapat ahli pendidikan Darmaningtyas saat menyampaikan pendapatnya dalam diskusi terbatas di kampus Institut Teknologi Bandung (ITB), Sabtu (11/6). Pakar yang pemikirannya kerap muncul dalam sejumlah harian nasional ini mengatakan, pembiayaan sekolah gratis bisa dilakukan dengan memberlakukan pajak progresif.
“Konsep sekolah gratis harus dijelaskan kepada masyarakat. Apakah gratis SPP atau gratis seluruh pembiayaan. Upaya pembiayaan bisa dilakukan melalui pajak progresif. Masyarakat kaya membayar pajak lebih besar. Begitu pula sebaliknya,” papar Darmaningtyas seraya menambahkan, saat ini pajak tidak dikelola secara transparan.
Penulis buku “Pendidikan pada dan setelah Krisis” ini memprakirakan, wajib pajak di tanah air berkisar 10 juta subyek. Karena tidak transparan, masyarakat kita mengetahui berapa jumlah penerimaan dan jumlah yang didistribusikan kepada masyarakat. Di sinilah diperlukan koordinasi antara Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dengan Direktorat Jenderal Perpajakan (Dirjen Pajak).
Ia menolak terjadinya kekhawatiran munculnya ketidakadilan manakala masyarakat kaya turut mendapat pendidikan gratis. Meski kalangan masyarakat kaya bersekolah gratis namun ia telah membayar pajak lebih besar warga miskin.
Selain itu, konsep pendidikan gratis juga harus masuk dalam rencana strategis (Renstra) pendidikan nasional. Selama ini, kata dia, Depdiknas selalu berpatokan kepada renstra. Tanpa termuatnya dalam renstra, jangan berharap konsep itu bisa direalisasikan oleh pemerintah.(njp)
DISCLAIMER
Hak cipta dari isi, berita dan materi di situs ini adalah milik dari sumber yang bersangkutan.
Saya sama sekali tidak berniat untuk melakukan pembajakan dari sumber manapun.
Jika ada yang berkeberatan dengan pemuatan isi, berita ataupun artikel yang ada di web saya, silakan anda hubugi saya dan saya tidak akan keberatan untuk menurunkan isi materi tersebut.
GANESHA-Konsep sekolah gratis memerlukan keterlibatan banyak kalangan. Di tingkat pusat, kebijakan ini harus melibatkan Departemen Keuangan dan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Tanpa adanya koordinasi, kebijakan tersebut tetap membuka peluang terjadinya kondisi seperti sekarang.
Demikian pendapat ahli pendidikan Darmaningtyas saat menyampaikan pendapatnya dalam diskusi terbatas di kampus Institut Teknologi Bandung (ITB), Sabtu (11/6). Pakar yang pemikirannya kerap muncul dalam sejumlah harian nasional ini mengatakan, pembiayaan sekolah gratis bisa dilakukan dengan memberlakukan pajak progresif.
“Konsep sekolah gratis harus dijelaskan kepada masyarakat. Apakah gratis SPP atau gratis seluruh pembiayaan. Upaya pembiayaan bisa dilakukan melalui pajak progresif. Masyarakat kaya membayar pajak lebih besar. Begitu pula sebaliknya,” papar Darmaningtyas seraya menambahkan, saat ini pajak tidak dikelola secara transparan.
Penulis buku “Pendidikan pada dan setelah Krisis” ini memprakirakan, wajib pajak di tanah air berkisar 10 juta subyek. Karena tidak transparan, masyarakat kita mengetahui berapa jumlah penerimaan dan jumlah yang didistribusikan kepada masyarakat. Di sinilah diperlukan koordinasi antara Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dengan Direktorat Jenderal Perpajakan (Dirjen Pajak).
Ia menolak terjadinya kekhawatiran munculnya ketidakadilan manakala masyarakat kaya turut mendapat pendidikan gratis. Meski kalangan masyarakat kaya bersekolah gratis namun ia telah membayar pajak lebih besar warga miskin.
Selain itu, konsep pendidikan gratis juga harus masuk dalam rencana strategis (Renstra) pendidikan nasional. Selama ini, kata dia, Depdiknas selalu berpatokan kepada renstra. Tanpa termuatnya dalam renstra, jangan berharap konsep itu bisa direalisasikan oleh pemerintah.(njp)
DISCLAIMER
Hak cipta dari isi, berita dan materi di situs ini adalah milik dari sumber yang bersangkutan.
Saya sama sekali tidak berniat untuk melakukan pembajakan dari sumber manapun.
Jika ada yang berkeberatan dengan pemuatan isi, berita ataupun artikel yang ada di web saya, silakan anda hubugi saya dan saya tidak akan keberatan untuk menurunkan isi materi tersebut.
# posted by ::TANDASERU:: @ 22:44 
