Wednesday, June 22, 2005
BEM UPI Alihkan Isu
# Buntut Gagalnya Hadang Pemilihan Rektor
SETIABUDHI-Gagalnya menahan laju proses pemilihan rektor memaksa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) mengalihkan isu. Menurut Ketua BEM UPI Agus Salim, pihak kini konsentrasi mengkritisi rancangan undang-undang (RUU) badan hukum pendidikan (BHP) yang rencananya segera disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Juli mendatang.
Kepada Radar Agus mengatakan, pimpinan organisasi kemahasiswaan (Ormawa) sendiri tetap menolak rektor terpilih. Inilah klimaks dari penolakan ormawa terhadap perubahan status UPI menjadi perguruan tinggi badan hukum milik negara (BHMN).
"UU BHP akan berimbas kepada UPI dan perguruan tinggi lainnya, baik yang sudah BHMN atau belum. Karena itu, setelah upaya 'judicial review' dan pengajuan permintaan langsung kepada Menteri gagal, kami sepakat untuk mengkaji secara intensif RUU BHP. BEM Bandung Raya sudah mengadakan pertemuan membahas RUU tersebut. Bahkan, BEM Unpad akan menyelenggarakan lokakarya nasional membahas BHP," kata Agus, kemarin.
Namun, saat ditanya bagian mana saja dari RUU BHP yang perlu dikaji mendalam, Agus mengaku belum bisa memberikan tanggapan lebih jauh. Menurutnya, Departemen Sosial Politik (Depsospol) dan Departemen Pendidikan BEM UPI tengah mengkaji RUU tersebut.
Disinggung lebih jauh mengenai sikap ormawa kepada rektor terpilih, Agus mengaku belum membahasnya dengan pimpinan ormawa lainnya. Agus juga menolak memberikan penilaian terhadap sosok Sunaryo Kartadinata. Menurutnya, dia takut penilaian terhadap "track record" rektor UPI untuk lima tahun ke depan tersebut dianggap dukungan terhadap salah satu kandidat.
Soal tuntutan, dia mengaku tetap mengacu kepada materi kontrak politik sebagaimana diajukan saat pemaparan kertas kerja beberapa waktu lalu. Kontrak politik yang hanya ditandatangani oleh satu bakal calon rektor Dr. mukhidin tersebut memuat tujuh tuntutan. Yakni, memberikan kebebasan kepada pergerakan kemahasiswaan, tidak menaikkan dana SPP, dan senantiasa melibatkan mahasiswa dalam setiap pengambilan keputusan. Poin lainnya, BEM UPI meminta agar rektor terpilih menekan biaya perkuliahan sekecil mungkin.
Tuntutan lainnya, rektor harus memberikan fasilitas yang layak untuk perkuliahan, menciptakan iklim kampus yang demokratis, dan menjamin adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan. Bila di kemudian hari rektor terbukti tidak mampu memenuhi tuntutan, BEM meminta agar rektor terpilih bersedia mengundurkan diri.
Saat disinggung kemungkinan mengajukan kontrak politik kepada Sunaryo, Agus mengaku belum membahas secara intensif. Pihaknya baru berencana membahas agenda politik BEM terkait dengan pelantikan rektor terpilih, 4 Juli mendatang.(njp)
[Sebelumnya naskah ini dimuat di Harian Pagi Radar Bandung, harian lokal milik Jawa Pos Grup, pada 22 Juni 2005]
DISCLAIMER
Hak cipta dari isi, berita dan materi di situs ini adalah milik dari sumber yang bersangkutan. Saya sama sekali tidak berniat untuk melakukan pembajakan dari sumber manapun.
Jika ada yang berkeberatan dengan pemuatan isi, berita ataupun artikel yang ada di web saya, silakan anda hubugi saya dan saya tidak akan keberatan untuk menurunkan isi materi tersebut.
SETIABUDHI-Gagalnya menahan laju proses pemilihan rektor memaksa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) mengalihkan isu. Menurut Ketua BEM UPI Agus Salim, pihak kini konsentrasi mengkritisi rancangan undang-undang (RUU) badan hukum pendidikan (BHP) yang rencananya segera disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Juli mendatang.
Kepada Radar Agus mengatakan, pimpinan organisasi kemahasiswaan (Ormawa) sendiri tetap menolak rektor terpilih. Inilah klimaks dari penolakan ormawa terhadap perubahan status UPI menjadi perguruan tinggi badan hukum milik negara (BHMN).
"UU BHP akan berimbas kepada UPI dan perguruan tinggi lainnya, baik yang sudah BHMN atau belum. Karena itu, setelah upaya 'judicial review' dan pengajuan permintaan langsung kepada Menteri gagal, kami sepakat untuk mengkaji secara intensif RUU BHP. BEM Bandung Raya sudah mengadakan pertemuan membahas RUU tersebut. Bahkan, BEM Unpad akan menyelenggarakan lokakarya nasional membahas BHP," kata Agus, kemarin.
Namun, saat ditanya bagian mana saja dari RUU BHP yang perlu dikaji mendalam, Agus mengaku belum bisa memberikan tanggapan lebih jauh. Menurutnya, Departemen Sosial Politik (Depsospol) dan Departemen Pendidikan BEM UPI tengah mengkaji RUU tersebut.
Disinggung lebih jauh mengenai sikap ormawa kepada rektor terpilih, Agus mengaku belum membahasnya dengan pimpinan ormawa lainnya. Agus juga menolak memberikan penilaian terhadap sosok Sunaryo Kartadinata. Menurutnya, dia takut penilaian terhadap "track record" rektor UPI untuk lima tahun ke depan tersebut dianggap dukungan terhadap salah satu kandidat.
Soal tuntutan, dia mengaku tetap mengacu kepada materi kontrak politik sebagaimana diajukan saat pemaparan kertas kerja beberapa waktu lalu. Kontrak politik yang hanya ditandatangani oleh satu bakal calon rektor Dr. mukhidin tersebut memuat tujuh tuntutan. Yakni, memberikan kebebasan kepada pergerakan kemahasiswaan, tidak menaikkan dana SPP, dan senantiasa melibatkan mahasiswa dalam setiap pengambilan keputusan. Poin lainnya, BEM UPI meminta agar rektor terpilih menekan biaya perkuliahan sekecil mungkin.
Tuntutan lainnya, rektor harus memberikan fasilitas yang layak untuk perkuliahan, menciptakan iklim kampus yang demokratis, dan menjamin adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan. Bila di kemudian hari rektor terbukti tidak mampu memenuhi tuntutan, BEM meminta agar rektor terpilih bersedia mengundurkan diri.
Saat disinggung kemungkinan mengajukan kontrak politik kepada Sunaryo, Agus mengaku belum membahas secara intensif. Pihaknya baru berencana membahas agenda politik BEM terkait dengan pelantikan rektor terpilih, 4 Juli mendatang.(njp)
[Sebelumnya naskah ini dimuat di Harian Pagi Radar Bandung, harian lokal milik Jawa Pos Grup, pada 22 Juni 2005]
DISCLAIMER
Hak cipta dari isi, berita dan materi di situs ini adalah milik dari sumber yang bersangkutan. Saya sama sekali tidak berniat untuk melakukan pembajakan dari sumber manapun.
Jika ada yang berkeberatan dengan pemuatan isi, berita ataupun artikel yang ada di web saya, silakan anda hubugi saya dan saya tidak akan keberatan untuk menurunkan isi materi tersebut.
Sunaryo, Rektor UPI 2005-2010
BANDUNG-Di luar dugaan, Prof. Dr. Sunaryo Kartadinata, M.Pd. akhirnya terpilih menjadi rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) untuk lima tahun ke depan. Dengan demikian, Pembantu Rektor II UPI ini menjadi rektor pertama UPI setelah berubah status menjadi perguruan tinggi badan hukum milik negara (BHMN). Sunaryo terpilih dalam sidang Majelis Wali Amanat (MWA) UPI di Jakarta, kemarin.
Dalam sidang yang berlangsung pukul 14:00-17:45 tersebut, Sunaryo berhasil mengungguli raihan suara dari Pembantu Rektor I UPI Prof. Dr. Said Hamid Hasan, M.Pd. Sunaryo berhasil mengumpulkan 14 suara dan Hamid 11 suara. Calon lainnya, Dr. Amung Ma'mun tidak berhasil merebut satu suara pun.
Sidang yang dipimpin Ketua MWA Abdul Gani tersebut diikuti 18 anggota MWA dari unsur Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Senat Akademik (SA), dan masyarakat. Sidang yang berlangsung di kantor Mendiknas di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta ini tidak diikuti dua orang anggota MWA dari unsur masyarakat.
Dua anggota MWA yang tidak hadir adalah tokoh Jawa Barat H. Mashudi dan bankir yang kini menjadi tersangka korupsi Bank Mandiri M. Sholeh Tasripan. Menurut Humas UPI Riswendi, Mashudi tidak bisa menghadiri sidang karena alasan sakit. Sementara tidak ketidakhadiran Tasripan, Ruswendi mengaku kurang mengetahui.
Saat dihubungi melalui telepon selulernya, nomor milik Sunaryo ternyata tidak aktif. Hingga tadi malam, pihak keluarga juga mengaku belum dapat berkomunikasi secara langsung dengan Sunaryo. Kepada Radar istri rektor terpilih Hj. Euis Sunaryo mengaku baru mendapat kabar dari sejumlah kolega suaminya di Jakarta dan Bandung.
Dengan nada sumringah, Euis mengaku telah menerima beberapa ucapan selamat. Mereka yang menyampaikan ucapan selamat diantaranya adalah Prof. Rully Natawijaya. Menurut Euis, Rully merupakan salah satu dosen Sunaryo saat mengambil studi di Program Pasca Sarjana. Selain Rully, Direktur Kampus Daerah Sumedang, Cibiru, dan Tasik merupakan gelombang pertama yang menyampaikan selamat melalui Euis.
Beberapa saat setelah rektor UPI terpilih, Radar juga sempat menerima beberapa pesan singkat berisi ucapan selamat. "Allahu Akbar, Alhamdulillah, Pak Naryo unggul. 14 Pak Naryo, 11 Pak Hamid," demikian salah satu pesan singkat yang diterima Radar.
Sunaryo yang sebelum berangkat ke Jakarta sempat meminta doa kepada Euis dan mertua tersebut diprakirakan baru tiba di kediamannya larut malam tadi. Euis dan keluarga juga belum berencana memberikan sambutan khusus menyambut kedatangan Pak Rektor baru ini.
Sebagaimana telah diberitakan Radar sebelumnya,
sebelum menjadi Pembantu Rektor II, Sunaryo mengawali karier akademiknya dengan dipercayanya mengemban jabatan Sekretaris Jurusan BP FIP IKIP Bandung. Berikutnya, ia menjadi Ketua Program Studi BP FIP IKIP Bandung sebelum akhirnya menjadi Pembantu Dekan I FIP IKIP Bandung.
Guru besar Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) ini dilahirkan di Ciamis, Jawa Barat, 21 Maret 1950. Pendidikan dasar dan menengah (SDN, SMPN, SPGN) diselesaikan di Ciamis, 1957-1969. Pendidikan sarjana diselesaikan di IKIP Bandung, tahun 1976. Di tempat yang sama, Sunaryo menyelesaikan pendidikan magister dan doctoral, masing-masing pada 1983 dan 1988.
Selain pendidikan formal, Sunaryo juga aktif mengikuti kursus dan pelatihan, antara lain: (1) Penataran P4 Tipe A di Bandung, 1980; (2) Pengembangan Kurikulum PGSD di Huston dan Ohio, USA, 1994-1995; (3) Penataran Manggala Nasional di Bogor, 1996.
Selain menekuni karier akademik, Sunaryo juga aktif dalam sejumlah organisasi diantaranya (1) Ketua Umum PB ABKIN di Bandung, 2001-sekarang; (2) Ketua III ISPI di Jakarta, 2004-2009; (3) Ketua Komite Sekolah SMAN 4 Bandung, 2002-2005; (4) Litbang Dewan Pendidikan di Bandung, 2003-2005; (5) Ketua Umum ISSE di Bandung, 2002-sekarang.
Sepanjang kariernya, Sunaryo berhasil mendapat tanda jasa dan penghargaan, antara lain: (1) Piagam Dosen Teladan dai IKIP Bandung, 1987; (2) Satya Lencana Dwidya Sista dari Menhankam/Pangab, 1990; (3) Karya Bhakti Satya 20 Tahun dan 30 Tahun dari IKIP Bandung/UPI, 1995 dan 2003; (4) Satya Lencana Karya Satya 20 Tahun dan 30 Tahun dari Presiden RI, 1998 dan 2004.(njp)
[Sebelumnya naskah ini dimuat di Harian Pagi Radar Bandung, harian lokal milik Jawa Pos Grup, pada 21 Juni 2005]
DISCLAIMER
Hak cipta dari isi, berita dan materi di situs ini adalah milik dari sumber yang bersangkutan.
Saya sama sekali tidak berniat untuk melakukan pembajakan dari sumber manapun.
Jika ada yang berkeberatan dengan pemuatan isi, berita ataupun artikel yang ada di web saya, silakan anda hubugi saya dan saya tidak akan keberatan untuk menurunkan isi materi tersebut.
Dalam sidang yang berlangsung pukul 14:00-17:45 tersebut, Sunaryo berhasil mengungguli raihan suara dari Pembantu Rektor I UPI Prof. Dr. Said Hamid Hasan, M.Pd. Sunaryo berhasil mengumpulkan 14 suara dan Hamid 11 suara. Calon lainnya, Dr. Amung Ma'mun tidak berhasil merebut satu suara pun.
Sidang yang dipimpin Ketua MWA Abdul Gani tersebut diikuti 18 anggota MWA dari unsur Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Senat Akademik (SA), dan masyarakat. Sidang yang berlangsung di kantor Mendiknas di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta ini tidak diikuti dua orang anggota MWA dari unsur masyarakat.
Dua anggota MWA yang tidak hadir adalah tokoh Jawa Barat H. Mashudi dan bankir yang kini menjadi tersangka korupsi Bank Mandiri M. Sholeh Tasripan. Menurut Humas UPI Riswendi, Mashudi tidak bisa menghadiri sidang karena alasan sakit. Sementara tidak ketidakhadiran Tasripan, Ruswendi mengaku kurang mengetahui.
Saat dihubungi melalui telepon selulernya, nomor milik Sunaryo ternyata tidak aktif. Hingga tadi malam, pihak keluarga juga mengaku belum dapat berkomunikasi secara langsung dengan Sunaryo. Kepada Radar istri rektor terpilih Hj. Euis Sunaryo mengaku baru mendapat kabar dari sejumlah kolega suaminya di Jakarta dan Bandung.
Dengan nada sumringah, Euis mengaku telah menerima beberapa ucapan selamat. Mereka yang menyampaikan ucapan selamat diantaranya adalah Prof. Rully Natawijaya. Menurut Euis, Rully merupakan salah satu dosen Sunaryo saat mengambil studi di Program Pasca Sarjana. Selain Rully, Direktur Kampus Daerah Sumedang, Cibiru, dan Tasik merupakan gelombang pertama yang menyampaikan selamat melalui Euis.
Beberapa saat setelah rektor UPI terpilih, Radar juga sempat menerima beberapa pesan singkat berisi ucapan selamat. "Allahu Akbar, Alhamdulillah, Pak Naryo unggul. 14 Pak Naryo, 11 Pak Hamid," demikian salah satu pesan singkat yang diterima Radar.
Sunaryo yang sebelum berangkat ke Jakarta sempat meminta doa kepada Euis dan mertua tersebut diprakirakan baru tiba di kediamannya larut malam tadi. Euis dan keluarga juga belum berencana memberikan sambutan khusus menyambut kedatangan Pak Rektor baru ini.
Sebagaimana telah diberitakan Radar sebelumnya,
sebelum menjadi Pembantu Rektor II, Sunaryo mengawali karier akademiknya dengan dipercayanya mengemban jabatan Sekretaris Jurusan BP FIP IKIP Bandung. Berikutnya, ia menjadi Ketua Program Studi BP FIP IKIP Bandung sebelum akhirnya menjadi Pembantu Dekan I FIP IKIP Bandung.
Guru besar Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) ini dilahirkan di Ciamis, Jawa Barat, 21 Maret 1950. Pendidikan dasar dan menengah (SDN, SMPN, SPGN) diselesaikan di Ciamis, 1957-1969. Pendidikan sarjana diselesaikan di IKIP Bandung, tahun 1976. Di tempat yang sama, Sunaryo menyelesaikan pendidikan magister dan doctoral, masing-masing pada 1983 dan 1988.
Selain pendidikan formal, Sunaryo juga aktif mengikuti kursus dan pelatihan, antara lain: (1) Penataran P4 Tipe A di Bandung, 1980; (2) Pengembangan Kurikulum PGSD di Huston dan Ohio, USA, 1994-1995; (3) Penataran Manggala Nasional di Bogor, 1996.
Selain menekuni karier akademik, Sunaryo juga aktif dalam sejumlah organisasi diantaranya (1) Ketua Umum PB ABKIN di Bandung, 2001-sekarang; (2) Ketua III ISPI di Jakarta, 2004-2009; (3) Ketua Komite Sekolah SMAN 4 Bandung, 2002-2005; (4) Litbang Dewan Pendidikan di Bandung, 2003-2005; (5) Ketua Umum ISSE di Bandung, 2002-sekarang.
Sepanjang kariernya, Sunaryo berhasil mendapat tanda jasa dan penghargaan, antara lain: (1) Piagam Dosen Teladan dai IKIP Bandung, 1987; (2) Satya Lencana Dwidya Sista dari Menhankam/Pangab, 1990; (3) Karya Bhakti Satya 20 Tahun dan 30 Tahun dari IKIP Bandung/UPI, 1995 dan 2003; (4) Satya Lencana Karya Satya 20 Tahun dan 30 Tahun dari Presiden RI, 1998 dan 2004.(njp)
[Sebelumnya naskah ini dimuat di Harian Pagi Radar Bandung, harian lokal milik Jawa Pos Grup, pada 21 Juni 2005]
DISCLAIMER
Hak cipta dari isi, berita dan materi di situs ini adalah milik dari sumber yang bersangkutan.
Saya sama sekali tidak berniat untuk melakukan pembajakan dari sumber manapun.
Jika ada yang berkeberatan dengan pemuatan isi, berita ataupun artikel yang ada di web saya, silakan anda hubugi saya dan saya tidak akan keberatan untuk menurunkan isi materi tersebut.
FPMD Sesalkan Pemilihan Rektor Tetap Berlangsung
#Rektor UPI Dipilih Hari Ini
BANDUNG-Forum Peduli Masa Depan (FPMD) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) menyesalkan tetap berlangsungnya sidang pemilihan rektor UPI hari ini di Jakarta. Cecep Dharmawan, salah seorang presidium FPMD mengatakan, anggota majelis wali amanat (MWA) seharusnya memperhatikan suara-suara publik yang mengendaki adanya peninjauan kembali komposisi MWA dan senat akademik (SA).
Menurut Cecep, banyak pihak yang menginginkan agar pemilihan rektor UPI ditunda. Selain FPMD, penolakan juga sempat mengemuka dari sejumlah anggota SA, guru besar, dan mantan rektor di universitas tersebut. Bahkan, penolakan paling keras datang dari kalangan mahasiswa. Bahkan, sejumlah pimpinan organisasi kemahasiswaan (Ormawa) UPI sepakat menolak siapa pun yang kelak terpilih menjadi orang nomor satu di almamaternya tersebut.
Ketegasan pimpinan ormawa kemudian diwujudkan dengan mengirimkan permintaan tertulis kepada Presiden. Selain meminta penundaan pemilihan rektor, ormawa juga mendesak agar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2004 tentang penetapan UPI menjadi badan hukum milik negara (BHMN) ditinjau kembali. Semula, mereka berencana mengajukan hak uji materiil kepada mahkamah agung (MA).
Namun, ketika terbentur peraturan lain yang mengharuskan pengajuan hak berada dalam kurun waktu 180 hari sejak ditetapkan, mereka mengambil langkah lain berupa pengajuan langsung kepada Presiden. Meski tidak ditemukan adanya hubungan koordinasi antara ormawa dengan FPMD, namun forum yang yang digagas sejumlah dosen di UPI tersebut juga menyuarakan hal yang sama. Bedanya, mahasiswa menolak UPI sebagai BHMN, FPMD lebih "welcome" menyambut status tersebut.
Kepada Radar Cecep mengatakan, dipaksakannya sidang pemilihan rektor hanya akan menghasilkan sosok yang tidak mendapat legitimasi. Legitimasi sebagaimana disebutkan Cecep berupa legitimasi moral. Cecep menilai anggota MWA telah mengabaikan aspek moral dalam pemilihan rektor tersebut.
"Saya mengajar teori demokrasi. Dalam demokrasi itu dikenal konsep demokrasi prosedural dan demokrasi substansial. Secara prosedural, bisa jadi rangkaian pemilihan rektor telah sesuai prosedur. Namun, proses ini telah mengabaikan substansi demokrasi itu sendiri," kata Cecep.
Dosen yang sempat mencicipi program pembinaan aparatur pegawai (Binap) ini meramalkan rektor terpilih akan menghadapi sejumlah permasalahan. Ia menyarankan agar rektor terpilih segara melakukan tinjauan-tinjauan terhadap kebijakan yang dikeluarkan pimpinan UPI sebelumnya. Termasuk diantaranya mengupayakan revisi PP Nomor 6 tahun 2004.
"Sebagai demokrat, kami akan mengucapkan selamat kepada siapa saja yang kelak terpilih menjadi rektor UPI. Ya, walaupun dia terlahir dari proses yang tidak 'legitimated'. Dia akan banyak menghadapi tantangan. Kami menunggu adanya 'political will' dari rektor mendatang," ujar Cecep.
Di bagian lain, Cecep menilai pelaksanaan sidang MWA di Jakarta mencerminkan sikap elitis. Ia mempertanyakan, kenapa Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) tidak datang langsung ke UPI. Bagi Cecep, masalah waktu bisa disiasati.
Sementara itu, beberapa waktu lalu sempat beredar melalui pesan pendek prakiraan "formasi" pimpinan UPI. Short massage service (SMS) yang mulai muncul sejak terpilihnya tiga calon rektor oleh SA tersebut menyebutkan dua alternatif pimpinan universitas. Pertama, bila yang terpilih sebagai orang nomor satu tersebut Prof. Dr. Said Hamid Hasan, MA, maka Pembantu Rektor I (PR I) akan dipegang Prof. Dr. Suwarma Al Muchtar, SH, M.Pd.
Sementara PR II dan PR III masing-masing akan dipegang Drs. Samsul Hadi Senen, MM dan Dr. Ahmad Hufad. Ketiganya merupakan pimpinan unit kerja di lingkungan masing-masing. Suwarma merupakan Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS), Samsul merupakan Pembantu Dekan (PD) II FPIPS, dan Hufad merupakan PD I Fakultas Ilmu Pendidikan.
Prakiraan kedua menyebutkan, bila yang terpilih menjadi rektor UPI adalah Prof. Dr. Sunaryo Kartadinata, M.Pd, maka yang akan mendampingi menjadi PR I adalah Prof. Dr. Chaidar Alwasilah. Sementara PR II dan III masing-masing Prof. Dr. Nanang Fatah dan Prof. Dr. Idrus Affandi. SMS tersebut juga menyebutkan tim sukses di kedua kubu tersebut.
Anehnya, SMS tersebut tidak menyebutkan "kabinet bayangan" manakala yang terpilih sebagai rektor adalah Dr. Amung Ma'mun, M.Pd. Dalam pemilihan calon rektor oleh SA, 19 Mei lalu, Dekan Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan ini hanya mengantongi satu suara. Sementara Said dan Sunaryo mengantongi suara yang sama, masing-masing 17 suara.(njp)
[Sebelumnya naskah ini dimuat di Harian Pagi Radar Bandung, harian lokal milik Jawa Pos Grup, pada 20 Juni 2005]
DISCLAIMER
Hak cipta dari isi, berita dan materi di situs ini adalah milik dari sumber yang bersangkutan.
Saya sama sekali tidak berniat untuk melakukan pembajakan dari sumber manapun.
Jika ada yang berkeberatan dengan pemuatan isi, berita ataupun artikel yang ada di web saya, silakan anda hubugi saya dan saya tidak akan keberatan untuk menurunkan isi materi tersebut.
BANDUNG-Forum Peduli Masa Depan (FPMD) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) menyesalkan tetap berlangsungnya sidang pemilihan rektor UPI hari ini di Jakarta. Cecep Dharmawan, salah seorang presidium FPMD mengatakan, anggota majelis wali amanat (MWA) seharusnya memperhatikan suara-suara publik yang mengendaki adanya peninjauan kembali komposisi MWA dan senat akademik (SA).
Menurut Cecep, banyak pihak yang menginginkan agar pemilihan rektor UPI ditunda. Selain FPMD, penolakan juga sempat mengemuka dari sejumlah anggota SA, guru besar, dan mantan rektor di universitas tersebut. Bahkan, penolakan paling keras datang dari kalangan mahasiswa. Bahkan, sejumlah pimpinan organisasi kemahasiswaan (Ormawa) UPI sepakat menolak siapa pun yang kelak terpilih menjadi orang nomor satu di almamaternya tersebut.
Ketegasan pimpinan ormawa kemudian diwujudkan dengan mengirimkan permintaan tertulis kepada Presiden. Selain meminta penundaan pemilihan rektor, ormawa juga mendesak agar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2004 tentang penetapan UPI menjadi badan hukum milik negara (BHMN) ditinjau kembali. Semula, mereka berencana mengajukan hak uji materiil kepada mahkamah agung (MA).
Namun, ketika terbentur peraturan lain yang mengharuskan pengajuan hak berada dalam kurun waktu 180 hari sejak ditetapkan, mereka mengambil langkah lain berupa pengajuan langsung kepada Presiden. Meski tidak ditemukan adanya hubungan koordinasi antara ormawa dengan FPMD, namun forum yang yang digagas sejumlah dosen di UPI tersebut juga menyuarakan hal yang sama. Bedanya, mahasiswa menolak UPI sebagai BHMN, FPMD lebih "welcome" menyambut status tersebut.
Kepada Radar Cecep mengatakan, dipaksakannya sidang pemilihan rektor hanya akan menghasilkan sosok yang tidak mendapat legitimasi. Legitimasi sebagaimana disebutkan Cecep berupa legitimasi moral. Cecep menilai anggota MWA telah mengabaikan aspek moral dalam pemilihan rektor tersebut.
"Saya mengajar teori demokrasi. Dalam demokrasi itu dikenal konsep demokrasi prosedural dan demokrasi substansial. Secara prosedural, bisa jadi rangkaian pemilihan rektor telah sesuai prosedur. Namun, proses ini telah mengabaikan substansi demokrasi itu sendiri," kata Cecep.
Dosen yang sempat mencicipi program pembinaan aparatur pegawai (Binap) ini meramalkan rektor terpilih akan menghadapi sejumlah permasalahan. Ia menyarankan agar rektor terpilih segara melakukan tinjauan-tinjauan terhadap kebijakan yang dikeluarkan pimpinan UPI sebelumnya. Termasuk diantaranya mengupayakan revisi PP Nomor 6 tahun 2004.
"Sebagai demokrat, kami akan mengucapkan selamat kepada siapa saja yang kelak terpilih menjadi rektor UPI. Ya, walaupun dia terlahir dari proses yang tidak 'legitimated'. Dia akan banyak menghadapi tantangan. Kami menunggu adanya 'political will' dari rektor mendatang," ujar Cecep.
Di bagian lain, Cecep menilai pelaksanaan sidang MWA di Jakarta mencerminkan sikap elitis. Ia mempertanyakan, kenapa Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) tidak datang langsung ke UPI. Bagi Cecep, masalah waktu bisa disiasati.
Sementara itu, beberapa waktu lalu sempat beredar melalui pesan pendek prakiraan "formasi" pimpinan UPI. Short massage service (SMS) yang mulai muncul sejak terpilihnya tiga calon rektor oleh SA tersebut menyebutkan dua alternatif pimpinan universitas. Pertama, bila yang terpilih sebagai orang nomor satu tersebut Prof. Dr. Said Hamid Hasan, MA, maka Pembantu Rektor I (PR I) akan dipegang Prof. Dr. Suwarma Al Muchtar, SH, M.Pd.
Sementara PR II dan PR III masing-masing akan dipegang Drs. Samsul Hadi Senen, MM dan Dr. Ahmad Hufad. Ketiganya merupakan pimpinan unit kerja di lingkungan masing-masing. Suwarma merupakan Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS), Samsul merupakan Pembantu Dekan (PD) II FPIPS, dan Hufad merupakan PD I Fakultas Ilmu Pendidikan.
Prakiraan kedua menyebutkan, bila yang terpilih menjadi rektor UPI adalah Prof. Dr. Sunaryo Kartadinata, M.Pd, maka yang akan mendampingi menjadi PR I adalah Prof. Dr. Chaidar Alwasilah. Sementara PR II dan III masing-masing Prof. Dr. Nanang Fatah dan Prof. Dr. Idrus Affandi. SMS tersebut juga menyebutkan tim sukses di kedua kubu tersebut.
Anehnya, SMS tersebut tidak menyebutkan "kabinet bayangan" manakala yang terpilih sebagai rektor adalah Dr. Amung Ma'mun, M.Pd. Dalam pemilihan calon rektor oleh SA, 19 Mei lalu, Dekan Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan ini hanya mengantongi satu suara. Sementara Said dan Sunaryo mengantongi suara yang sama, masing-masing 17 suara.(njp)
[Sebelumnya naskah ini dimuat di Harian Pagi Radar Bandung, harian lokal milik Jawa Pos Grup, pada 20 Juni 2005]
DISCLAIMER
Hak cipta dari isi, berita dan materi di situs ini adalah milik dari sumber yang bersangkutan.
Saya sama sekali tidak berniat untuk melakukan pembajakan dari sumber manapun.
Jika ada yang berkeberatan dengan pemuatan isi, berita ataupun artikel yang ada di web saya, silakan anda hubugi saya dan saya tidak akan keberatan untuk menurunkan isi materi tersebut.
Pemilihan Rektor UPI di Kantor Mendiknas
*Tasripan Boleh Ikut Sidang
SETIABUDHI-Sidang Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) untuk memilih rektor lima tahun ke depan dipastikan akan digelar di Jakarta, Senin (20/6). Pemilihan rektor perdana setelah beralih status menjadi badan hukum milik negara (BHMN) ini akan digelar di kantor Menteri Pendidikan Nasional (Mendikas). Kecuali M. Sholeh Tasripan, seluruh anggota MWA UPI akan menghadiri sidang yang akan dimulai pukul 14:00 tersebut.
"Keikutsertaan Pak Tasripan (M. Sholeh Tasripan, red) belum ada kepastian. Beliau tidak kehilangan haknya sebagai anggota MWA," ujar Suwarma Al Muchtar, Sekretaris MWA UPI saat dihubungi Radar, semalam.
Kepada Radar Suwarma mengatakan, posisi Amung Ma'mun yang tempo hari mengundurkan diri sebagai anggota MWA akan digantikan oleh Rusli Lutan. Rusli merupakan anggota Senat Akademik (SA) dari Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK). Pemilihan Rusli sebagai anggota MWA dilakukan dalam satu sidang SA melalui pemungutan suara. Kala itu, suara Rusli bersaing ketat dengan Abin Syamsuddin, anggota SA dari Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP).
Amung sendiri merupakan salah seorang anggota MWA UPI dari unsur SA. Pengunduran Amung terkait dengan pencalonannya sebagai salah seorang kandidat rektor UPI. Dia berhasil lolos ke pemilihan tahap kedua bermodalkan satu suara dari 35 anggota SA yang memiliki hak suara.
Di tempat terpisah, Kepala UPT Humas dan Protokol UPI Ruswendi menjelaskan, rombongan akan berangkat Senin pagi (20/6) sekitar pukul 09:00. Ruswendi mengatakan, seluruh akomodasi anggota selama di Jakarta akan menjadi tanggungan panitia pemilihan rektor UPI. Salah seorang panitia pemilihan rektor ini mengaku tidak mengetahui secara pasti teknis pemilihan di Jakarta.
"Kemungkinan kami tidak memiliki waktu transit. Jadi, keluar dari tol langsung ke lokasi. Acara akan dimulai pukul 14:00 dan selesai hari itu juga," kata Ruswendi. Dengan demikian, rektor UPI sudah bisa diketahui pada hari yang sama dengan pelaksanaan sidang. "Bisa, rektor baru sudah bisa diumumkan Senin," kata Suwarma, semalam.
Dihubungi secara terpisah, anggota Komisi X DPR RI Toni Apriliani mengatakan, keikutsertaan tersangka korupsi Bank Mandiri Sholeh Tasripan dalam sidang MWA tidak menyalahi aturan. Menurutnya, sebelum mendapat status hukum tetap dari pengadilan, maka yang bersangkutan tidak dilarang untuk mengikuti sidang MWA.
Berbeda dengan pendapat Toni, seorang anggota SA UPI yang enggan disebutkan namanya mengaku setuju pelaksanaan sidang pemilihan rektor diundur. Pasalnya, dia menilai ada beberapa hal yang harus dibenahi sebelum rektor baru terpilih. Bagi dosen di lingkungan FIP ini, status Tasripan menjadi salah satu alasan mengapa pemilihan rektor harus diundur.(njp)
[Sebelumnya naskah ini dimuat di Harian Pagi Radar Bandung, harian lokal milik Jawa Pos Grup, pada 18 Juni 2005]
DISCLAIMER
Hak cipta dari isi, berita dan materi di situs ini adalah milik dari sumber yang bersangkutan. Saya sama sekali tidak berniat untuk melakukan pembajakan dari sumber manapun.
Jika ada yang berkeberatan dengan pemuatan isi, berita ataupun artikel yang ada di web saya, silakan anda hubugi saya dan saya tidak akan keberatan untuk menurunkan isi materi tersebut.
SETIABUDHI-Sidang Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) untuk memilih rektor lima tahun ke depan dipastikan akan digelar di Jakarta, Senin (20/6). Pemilihan rektor perdana setelah beralih status menjadi badan hukum milik negara (BHMN) ini akan digelar di kantor Menteri Pendidikan Nasional (Mendikas). Kecuali M. Sholeh Tasripan, seluruh anggota MWA UPI akan menghadiri sidang yang akan dimulai pukul 14:00 tersebut.
"Keikutsertaan Pak Tasripan (M. Sholeh Tasripan, red) belum ada kepastian. Beliau tidak kehilangan haknya sebagai anggota MWA," ujar Suwarma Al Muchtar, Sekretaris MWA UPI saat dihubungi Radar, semalam.
Kepada Radar Suwarma mengatakan, posisi Amung Ma'mun yang tempo hari mengundurkan diri sebagai anggota MWA akan digantikan oleh Rusli Lutan. Rusli merupakan anggota Senat Akademik (SA) dari Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK). Pemilihan Rusli sebagai anggota MWA dilakukan dalam satu sidang SA melalui pemungutan suara. Kala itu, suara Rusli bersaing ketat dengan Abin Syamsuddin, anggota SA dari Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP).
Amung sendiri merupakan salah seorang anggota MWA UPI dari unsur SA. Pengunduran Amung terkait dengan pencalonannya sebagai salah seorang kandidat rektor UPI. Dia berhasil lolos ke pemilihan tahap kedua bermodalkan satu suara dari 35 anggota SA yang memiliki hak suara.
Di tempat terpisah, Kepala UPT Humas dan Protokol UPI Ruswendi menjelaskan, rombongan akan berangkat Senin pagi (20/6) sekitar pukul 09:00. Ruswendi mengatakan, seluruh akomodasi anggota selama di Jakarta akan menjadi tanggungan panitia pemilihan rektor UPI. Salah seorang panitia pemilihan rektor ini mengaku tidak mengetahui secara pasti teknis pemilihan di Jakarta.
"Kemungkinan kami tidak memiliki waktu transit. Jadi, keluar dari tol langsung ke lokasi. Acara akan dimulai pukul 14:00 dan selesai hari itu juga," kata Ruswendi. Dengan demikian, rektor UPI sudah bisa diketahui pada hari yang sama dengan pelaksanaan sidang. "Bisa, rektor baru sudah bisa diumumkan Senin," kata Suwarma, semalam.
Dihubungi secara terpisah, anggota Komisi X DPR RI Toni Apriliani mengatakan, keikutsertaan tersangka korupsi Bank Mandiri Sholeh Tasripan dalam sidang MWA tidak menyalahi aturan. Menurutnya, sebelum mendapat status hukum tetap dari pengadilan, maka yang bersangkutan tidak dilarang untuk mengikuti sidang MWA.
Berbeda dengan pendapat Toni, seorang anggota SA UPI yang enggan disebutkan namanya mengaku setuju pelaksanaan sidang pemilihan rektor diundur. Pasalnya, dia menilai ada beberapa hal yang harus dibenahi sebelum rektor baru terpilih. Bagi dosen di lingkungan FIP ini, status Tasripan menjadi salah satu alasan mengapa pemilihan rektor harus diundur.(njp)
[Sebelumnya naskah ini dimuat di Harian Pagi Radar Bandung, harian lokal milik Jawa Pos Grup, pada 18 Juni 2005]
DISCLAIMER
Hak cipta dari isi, berita dan materi di situs ini adalah milik dari sumber yang bersangkutan. Saya sama sekali tidak berniat untuk melakukan pembajakan dari sumber manapun.
Jika ada yang berkeberatan dengan pemuatan isi, berita ataupun artikel yang ada di web saya, silakan anda hubugi saya dan saya tidak akan keberatan untuk menurunkan isi materi tersebut.
